BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Erman Safar, berharap permasalahan Hotel Novotel di daerah tersebut tidak menyebabkan stabilitas ekonomi bisnis setempat terganggu.
“Harusnya diselesaikan secara baik dan tidak berisik, karena kalau dunia usaha di kota ini ada tekanan politik, apalagi hotel sekelas Novotel, kami jadi sulit mengajak pengusaha untuk mengembangkan bisnis dan berinvestasi,” katanya di Bukittinggi, Sabtu.
Ia mengatakan masalah yang dilontarkan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait persoalan Hotel Novotel milik Pemprov itu berpotensi menghambat investor untuk masuk ke kota wisata itu.
“Mereka akan menjadikan keadaan politik membuat mereka berpikir ulang untuk investasi. Kami juga menginginkan Novotel tetap diberi kesempatan memperpanjang karena kami butuh brand besar di kota wisata yang akan sekaligus mengangkat nilai jual kota bukittinggi sebagai kota yg layak dikunjungi dengan berbagai fasilitas hotel yang ternama,” katanya.
Menurutnya, Hotel Novotel menjadi salah satu penarik dan indikasi positif untuk pengusaha lain dengan keberadaan perusahaan kelas nasional di Bukittinggi.
Ia meminta Anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk tidak terlalu mempublikasikan masalah yang belum menemukan titik temu itu.
“Tidak semuanya harus dipublikasi, ada hal-hal sensitif yang akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan pengusaha untuk berinvestasi di sektor tertentu disebuah kota, ini perlu dipertimbangkan,” katanya.
Menurutnya, dunia usaha dan pariwisata harus terlepas dari kepentingan dan tekanan politik.
“Kita harus bangun kepercayaan, kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh swasta. Pihak-pihak harus paham soal ini, tak semua harus dipublikasi, apalagi masih di level pembahasan dan belum final,” katanya.
Sebelumnya, Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumatera Barat menyatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi kerugian negara akibat kerja sama perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata sebagai pengelola Hotel Novotel di Bukittinggi
“Kita ingin semua ini terbuka dan keuntungan yang didapatkan daerah tentu harus optimal, jangan ada yang menyelewengkan keuntungan negara tersebut dengan memberikan deviden yang kecil,” kata Ketua Komisi III, Ali Tanjung. (rdr/ant)
