BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berhasil menekan pertumbuhan angka stunting dengan penurunan prevalensi yang cukup signifikan menjadi daerah terendah kedua di Sumatera Barat.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, Kamis, menyampaikan apresiasi kepada SKPD terkait dan tim percepatan penurunan stunting yang telah bekerja maksimal.
“Ini perkembangan yang baik bagi angka stunting, sejak 2022 stunting menjadi persoalan nasional yang harus diselesaikan di Bukittinggi, upaya yang dilakukan bersama, menampakkan hasil positif,” kata Erman Safar.
Ia menyebutkan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi Balita Stunted Kota Bukittinggi sebesar 19 persen dan pada 2022 turun menjadi 16,8 persen.
“Kami akan terus tingkatkan capaian ini untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan menjadi pemimpin hebat di masa depan,” kata Wako.
Kepala DP3APPKB Bukittinggi, Nauli Handayani mengatakan upaya yang dilakukan antara lain intervensi dengan sasaran ibu hamil, intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia nol sampai enam bulan serta intervensi dengan sasaran anak usia sampai 24 bulan.
“Intervensi gizi spesifik, berkontribusi 30 persen, ini ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek,” katanya
Ia mengatakan juga dilakukan intervensi gizi sensitif yang berkontribusi 70 persen dan ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
“Pemda melakukan delapan aksi konvergensi dalam upaya penegahan dan penurunan prevalensi stunting,” kata Nauli.
Hasil survey SSGI mencatat angka persentase prevalensi stunting dari yang terendah hingga tertinggi di Sumatera Barat yaitu, Sawahlunto 13,7, Bukittinggi dan Padang Panjang 16,8, Payakumbuh 17,8 persen, Kota Solok 18,1, Pariaman 18,4, Tanah Datar 18,9, Padang 19,5, Kab. Solok 24,2, Limapuluh Kota 24,3, Agam 24,6, Dharmasraya 24,6, Padang Pariaman 25, Pasaman 28,9, Pessel 29,8, Sijunjung 30, Solok Selatan 31,7, Kep. Mentawai 32 persen dan Pasaman Barat 35,5. (rdr/ant)
