BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi telah menganggarkan dana sebesar Rp13,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu iuran komite pelajar SMA sederajat, baik negeri maupun swasta, serta honor guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dana itu digulirkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dan hibah Pemko Bukittinggi, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar memastikan bahwa bidang pendidikan, juga menjadi prioritas kepemimpinannya.
Setiap jenjang pendidikan, katanya, diberikan program yang berkualitas dan membebaskan warga dari beban keuangan.
Dengan dana dari APBD itu, sebanyak 5.695 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Kota Bukittinggi bebas dari iuran komite dan 517 guru non-ASN mendapatkan dana insentif serta Tunjangan Hari Raya (THR).
“Tahun 2023 lalu, kami membayarkan uang komite untuk 5.695 pelajar SMA dan SMK sederajat, dengan anggaran Rp13,5 miliar lebih. Anggaran itu, juga termasuk honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan THR mereka,” katanya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menargetkan 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib minimal pendidikan 12 tahun.
Para pelajar juga dibebaskan dari beban biaya di setiap sekolah, salah satunya iuran komite di tingkat SMA.
“Beban pembangunan biarkan ditanggung pemerintah. Jangan bebankan rakyat,” katanya.
Erman Safar memaparkan, sebanyak Rp 9,4 miliar lebih dana BKK, dimanfaatkan untuk membayarkan iuran komite 5.097 pelajar sebesar Rp8.764.622.023,- dan insentif 98 guru tidak tetap SMA dan SLB Negeri sebesar Rp686 juta.
Sedangkan sebanyak Rp4,05 miliar lebih dana hibah, dibayarkan untuk iuran komite 598 pelajar sebesar Rp1.118.800.000,- dan insentif 419 guru SMA dan SLB swasta di Bukittinggi sebesar Rp2.933.000.000,-.
Total anggaran untuk pembebasan iuran komite pelajar SMA, SMK, SLB dan guru tidak tetap se-Kota Bukittinggi, mencapai Rp13.502.422.023. (rdr)
