Ia menjelaskan, hasil verifikasi lapangan serta analisa Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin persetujuan lingkungan terkait aktivitas stockpile tersebut, begitu juga rekomendasi analisa dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan.
“Dari beberapa pertimbangan dan identifikasi masalah dari operasional tersebut, hasilnya kemudian kita sampaikan ke provinsi untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Dan melalui surat gubernur Sumatera Barat, yang secara umum memerintahkan kepada pemkab Dharmasraya untuk menghentikan sementara aperasional stockpile batu bara itu,” katanya.
Ia memastikan penghentian aktivitas stockpile di wilayah Kecamatan Sungai Rumbai itu buka berati pemerintah daerah menghambat iklim investasi di daerah itu. Hanya saja, pemerintah daerah mengimbau untuk melengkapi segala perizinan yang di tentukan bagi pelaku usaha yang akan beroperasional.
“Iya kalau mau investasi ikuti aturan yang ada, ini berlaku untuk seluruh perusahaan atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usahanya di daerah kita. Jadi, tidak hanya untuk stockpile batu baru saja, melainkan aktivitas-aktivitas lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan rapat penghentian operasional stockpile batu bara juga dihadiri kedua pelaku usaha batu bara. Dan berita acara rapat sudah diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung. (rdr/ant)