AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat memperluas jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah setempat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok Maryeti Marwazi di Solok, Ahad, mengatakan pada tahun ini Kabupaten Solok melalui DPPKBP3A mendapat bantuan alat laparaskopi dari anggaran DAK Fisik.
Bantuan tersebut sangat membantu dalam pelayanan KB khususnya untuk meningkatkan pelayanan KB MKJP yaitu teknik bedah untuk Metode Operasi Wanita (MOW).
Selain itu, ia menyebutkan jika dilihat dari tren hasil survei nasional terkait stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Solok mengalami penurunan dari 40,1 persen pada tahun 2021 menjadi 24,2 persen pada tahun 2022 dan 25,4 persen tahun 2023.
Keberhasilan ini berkat peran semua OPD terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nagari, serta peran tim pakar (dr SpA, SpOG, ahli gizi, psikolog) pada AKS (audit kasus stunting), dan tak kalah penting peran mitra sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Maryeti mengatakan bahwa sebelumnya TPPS telah menggelar rapat koordinasi bersama mitra BAAS dan faskes dalam rangka peningkatan pelayanan KB untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solok.
Lebih lanjut ia mengatakan mitra BAAS yang saat ini menjalin kerja sama dengan Kabupaten Solok, yakni Baznas Kabupaten Solok melalui bantuan PMT khusus mulai tahun 2022 sampai sekarang, IIP dan FIIK BUMN Sumatera Barat, PT. Semen Padang bantuan PMT khusus untuk balita stunting yang ada di Nagari (Desa) Labuah Panjang X Koto Diatas pada tahun 2023.
CSR PT. Semen Padang berupa bantuan pengadaan sumber air bersih untuk seluruh penduduk Nagari Labuah Panjang X Koto Diatas pada tahun 2023, serta PT. PLN Persero UP3 Solok dan KPPN Solok melalui bantuan PMT Khusus pada tahun 2022.
Pjs Bupati Solok Akbar Ali mengapresiasi TPPS Kabupaten Solok, mitra, dan seluruh pihak terkait yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di daerah itu.
Menurut dia kerja kolaborasi merupakan kunci utama karena intervensi percepatan penurunan stunting merupakan program/kegiatan di Kabupaten Solok dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bahkan hingga di tingkat nagari, dengan demikian intervensi yang sifatnya multi-govenment level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi.
“Saya meminta TPPS tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat nagari agar dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Menurut dia pemetaan itu penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, cakupannya belum merata, dan sudah terhenti. (rdr/ant)
