PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ratusan masyarakat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) dan masyarakat yang mengatasnamakan Asosiasi Masyarakat Sipil Kabupaten Solok melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Solok.
Aksi demo tersebut dilakukan sejak Kamis (28/12/2023) siang. Tidak hanya masyarakat, terlihat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dodi Hendra dan sejumlah wakil rakyat lainnya juga ikut unjuk rasa.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa terhadap sang Bupati, Epyardi Asda dan menyampaikan beberapa tuntutan.
Di antaranya, soal pemberhentian Wali Nagari Gantung Ciri hingga persoalan Bukit Cambai yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi.
“Masyarakat juga menduga adanya dugaan intervensi penguasa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memobilisasinya agar berpihak kepada salah satu calon tertentu,” kata Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz saat dihubungi Radarsumbar.com via seluler.
Hafni mengatakan, masyarakat meminta penjelasan dari Bupati terkait persoalan yang terjadi belakangan ini.
“Bahkan ini juga ada demo tandingan yang memfitnah kami dengan tuduhan tak berdasar, jadi demo ini ada dua kubu, yang satu lagi (pro Epyardi Asda) itu menamakan diri Solidaritas Nagari Solok (Solina),” katanya.
Sebagai wakil rakyat, kata Hafni, dirinya berkewajiban menerima dan menampung segala aspirasi yang datang dari masyarakat.
“Namun, kami juga akan laporkan ke polisi secara kelembagaan terkait fitnah yang dialamatkan kepada kami,” katanya.
Sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Solok juga melakukan aksi unjuk rasa kepada Bupati Solok, Epyardi Asda.
Unjuk rasa itu dilakukan buntut dari pemecatan Wali Nagari Gantung Ciri, Hendri Yuda oleh Epyardi Asda.
Masyarakat juga mendesak DPRD Kabupaten Solok untuk mengembalikan jabatan Hendri Yuda selaku Wali Nagari Gantung Ciri. (rdr)
