Mendagri Sebut Beras Penyumbang Inflasi Tertinggi, Begini Respons Pemko Padangpanjang

Pemko Padangpanjang melakukan zoom meeting dengan Mendagri terkait inflasi. (Foto: Dok. Istimewa)

PADANGPANJANG, RADARSUMBAR.COM – Disebut sebagai penyumbang inflasi teringgi, Menteri dalam negeri Tito Karnavian, ingatkan pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah pengendalian inflasi terutama pada komoditas beras. Karena beras masih menjadi komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menyikapi hal ini pemerintah Kota PadangPanjang, melalui Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdako, Putra Dewangga mengungkapkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang minggu ini berada pada angka 1,011 atau berfluktuasi sedang (naik). Komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi ini adalah beras dan cabai merah.

“Pada minggu pertama September, secara umum harga-harga 51 komoditi relatif stabil. Fluktuasi terjadi pada 12 komoditi. Tujuh komoditas mengalami kenaikan harga dan lima komoditas mengalami penurunan harga,” kata Putra.

Terkait imbauan Mendagri untuk melakukan pengecekan terhadap ketersediaan beras ke Bulog dan optimalisasi bantuan sosial, mengingat dua bulan ke depan produksi beras akan mengalami titik terendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, Putra Dewangga mengatakan upaya dan langkah yang akan dilakukan untuk pengendalian inflasi Kota Padangpanjang khususnya dalam pengendalian kenaikan harga beras dengan menyukseskan penyaluran beras cadangan pemerintah pada September, Oktober dan November ini.

“Kita akan tindak lanjuti hasil koordinasi dengan Bulog berupa fasilitasi kerja sama pedagang dengan Bulog untuk penyaluran beras SPHP di Padangpanjang. Serta melakukan sosialisasi gerakan stop boros pangan,” sebutnya.

Zoom metting dengan pemerintah daerah, Mendagri Tito, mengatakan beras merupakan komoditas penting yang stabilitas harga dan ketersediaannya perlu dijaga. Terlebih sejumlah daerah di Indonesia mulai mengalami kekeringan akibat El Nino. Di sisi lain, sejumlah negara juga menerapkan kebijakan pembatasan ekspor beras demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu beberapa negara lain juga hanya mengekspor beras premium dengan harga yang cenderung lebih mahal. Membeli beras premium justru merepotkan. Sebab, pemerintah berupaya memberikan subsidi (beras) kepada masyarakat.

Tito, juga ingatkan lemerintah daerah, jika ada KPM yang pantas menerima bantuan pangan namun belum terbantu oleh bantuan pangan Bapanas, Pemda harus meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada seperti bansos di Dinas Sosial maupun belanja tidak terduga.

Tito. menyebutkan minggu pertama September ini beberapa komoditas juga menjadi penyumbang utama terhadap penurunan dari Indeks Perkembangan Harga (IPH). Di antaranya bawang merah, bawang putih serta telur ayam ras.

Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Zoom Meeting, Senin (11/9) turut diikuti hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setdako Padangpanjang, Ewasoska, Forkopimda dan OPD terkait. (rdr/ant)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version