PADANGPANJANG, RADARSUMBAR.COM – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (Kanwil Kemenag Sumbar) mendorong terlaksananya tujuh program prioritas Kemenag. Ketujuh program itu yakni penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan Tahun Kerukunan Umat Beragama.
“Ada tujuh program prioritas yang telah dilahirkan oleh Menteri Agam agar bisa dilaksanakan di seluruh wilayah termasuk di Sumbar, kita berkomitmen agar tujuh program ini bisa terlaksana,” kata Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mahyudin saat menghadiri Media Gathering bertajuk “Strategi Komunikasi Pencapaian Program Prioritas Kementerian Agama” Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar di Mifan Waterpark dan Resort Padangpanjang, Selasa-Rabu (5-6/12/2023).
Mahyudin menjelaskan, untuk penguatan moderasi beragama, karena strategisnya program ini maka program ini tidak saja dilakukan oleh Kemenag tapi juga diwujudkan oleh kementerian lain.
“Moderasi beragama bertujuan agar masyarakat kita dapat melaksanakan agama secara lurus, tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri,” ujarnya.
Terkait penguatan moderasi beragama ini Mahyudin mengakui sudah menginstruksikan ke seluruh jajaran di Kanwil Kemenag Sumbar.
“Ini sudah kita sosialisaikan ke seluruh jajaran hingga ke penyuluh dan kita juga sudah masuk ke tengah masyarakat. Kita berharap penguatan moderasi beragama ini berhasil kita laksanakan, sehingga persoalan ekstremisme tidak ada lagi di tengah masyakat,” tuturnya didampingi Kakan Kemenag Padangpanjang Alizar Chan.
Mahyudin melanjutkan, saat ini pihaknya tengah menggalakkan program revitalisasi kantor urusan agama (KUA). “Tidak ada lagi pungutan di KUA. Kalau ada kepala KUA nya bisa kita pindahkan. Kita berharap KUA mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait kerukunan umat beragama, Mahyudin melihat di Sumbar kerukunan antara umat beragama masih terjaga dengan baik. Kemudian kerawanan kerukunan umat beragama di Sumbar masih dikategorikan rendah. “Beda waktu saya jadi Kakanwil di Riau. Di sana kerawanan kerukunan umat beragama cukup besar. Sehingga memicu terjadinya gesekan antar umat beragama,” tuturnya. (rdr)
