JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Banjir dan Tanah Longsor Menghantam Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat (4/10), pukul 17.00 WIB.
Kejadian ini dipicu intensitas hujan tinggi yang menyebabkan debit air di sungai Batang Ulakan, Batang Sei Gimba, dan Batang Tapakih meningkat.
“Selain banjir intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan struktur tanah menjadi labil sehingga terjadi longsor,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Peristiwa ini menyebabkan 11 Nagari (Desa) di tujuh Kecamatan terdampak, adapun sebaran wilayah terdampak meliputi, Nagari Sungai Sariak di Kecamatan VII Koto, Nagari Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan, Nagari Campago di Kecamatan V Koto.
Kemudian, Nagari Kampuang Galapuang Ulakan, Nagari Seulayat Ulakan, Nagari Sungai Gimba Ulakan dan Nagari Sandi Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih, Nagari Parik Malintang di Kecamatan Anam Lingkuang serta Nagari Pauah dan Nagari Kapalo Koto di Kecamatan Nan Sabaris.
“Berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.102 KK atau 4.411 warga terdampak karena banjir di Padang Pariaman ini,” jelasnya.
Sebanyak 160 KK atau 480 warga dilaporkan mengungsi sementara, di masjid-masjid, balai masyarakat dan rumah tetangga serta kerabat yang tidak terdampak banjir dan tanah longsor.
Tercatat material terdampak baik sarana dan prasarana akibat peristiwa ini sebanyak 1.615 unit rumah terendam, dua unit rumah tertimbun tanah longsor
Lalu, badan jalan penghubung antar Nagari Sungai Sariak-Nagari Toboh Ketek tertimbun material longsor serta badan jalan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang terendam setinggi 50-100 cm.
Kondisi terkini, beberapa daerah masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta pembersihan badan jalan di Kecamatan VII Koto masih terus dilakukan.
“Adapun kebutuhan mendesak untuk mempercepat penanganan meliputi penambahan alat berat, perahu karet, makanan siap saji, selimut serta dapur umum harus segera dipenuhi,” ungkapnya.
BPBD Kabupaten Padang Pariaman bersama dinas PUPR, TNI, Polri, serta pemerintah setempat sudah berkoordinasi guna melakukan pendataan serta penanganan. (rdr)
