PADANG PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) meningkatkan pengawasan peredaran pangan hingga jelang lebaran guna melindungi masyarakat dari bahan dan produk pangan yang dapat membahayakan kesehatan.
“Kami semenjak 24 Februari sudah melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk pangan di Sumbar,” kata Pelaksana Tugas Kepala BBPOM di Padang Hilda Murni di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu.
Ia mengatakan peningkatan pengawasan tersebut karena pada saat ini terjadi peningkatan peredaran produk melebihi dari biasanya sehingga kemungkinan adanya produk impor serta produk yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin.
Ia menyampaikan untuk mengoptimalkan pengawasan tersebut pihaknya mengunjungi toko-toko di Sumbar setiap harinya. Pengawasan yang dilakukan yaitu untuk produk yang sudah dikemas dengan melihat izin edar, kedaluwarsa, dan kondisi dari sebuah produk.
“Pada hari biasa juga kami lakukan tapi tidak seintens saat ini,” katanya.
Pengawasan yang ditingkatkan dan akan dilakukan pihaknya hingga 26 Maret tersebut, lanjutnya tidak saja menelusuri hilir namun juga hulu dari sebuah produk yang mencurigakan.
Ia menyampaikan dari pengawasan yang dilakukan semenjak menjelang akhir Februari itu pihaknya telah menemukan produk yang diedarkan telah kedaluwarsa dan rusak.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam membeli sebuah produk mulai dari izin produksi dan edar, hingga kedaluwarsa dan kondisi kemasan.
Sedangkan produk pangan yang tidak dikemas masyarakat diminta untuk tidak mudah tertarik pada produk dengan warna mencolok karena dikhawatirkan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.
Diketahui semenjak Senin (10/3/2025) hingga beberapa hari ke depan BBPOM di Padang mengunjungi toko-toko yang ada di sejumlah pasar di Padang Pariaman guna melihat kondisi produk pangan yang dijual.
Kegiatan tersebut juga diiringi dengan pemeriksaan takjil di sejumlah pasar yang menjual pangan untuk berbuka puasa dengan melibatkan pemerintah setempat. (rdr/ant)