PADANG PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis memastikan pemerintah setempat akan melaksanakan tes urine untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu guna mendeteksi jajarannya yang menggunakan narkoba.
“Tes urine ini pasti saya lakukan, saya ingin seluruh ASN di Padang Pariaman bersih dari narkoba,” kata John Kenedy Azis di Sungai Garinggiang, Sabtu.
Ia mengatakan narkoba merupakan permasalahan yang telah mengakar di tengah masyarakat sehingga untuk menekan penyalahgunaan barang haram itu harus dimulai dari ASN karena kelompok profesi tersebut menjadi contoh bagi warga.
Ia menyampaikan pelaksanaan tes urine tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari ASN di kantor bupati, organisasi perangkat daerah, bahkan hingga ke tingkat sekolah dan Puskesmas.
Hingga menunggu waktu pasti pelaksanaan tes urine tersebut, lanjutnya dirinya memberikan kesempatan kepada oknum ASN yang menjadi pemakai bahkan pengedar dari barang haram itu untuk sadar dan bertaubat.
“Karena jika telah tes dan hasilnya positif maka akan ada sanksi yang menunggu, mulai dari administrasi, penurunan jabatan, hingga berhadapan dengan hukum,” katanya.
Ia menegaskan dirinya tidak ada beban untuk menindak oknum ASN yang melanggar aturan karena saat pemilihan kepala daerah dirinya tidak membuka dan menerima sponsor uang dari manapun guna membantunya pendanaan kampanye.
Menurutnya ASN harus menjadi contoh positif untuk warga bahkan untuk generasi muda sehingga daerah dan bangsa ini bebas dari penyalahgunaan narkoba serta permasalahan sosial lainnya.
Oleh karena itu ia meminta dukungan dari seluruh warga di daerah itu agar rencana yang telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional tersebut dapat terealisasi sehingga Padang Pariaman bisa bebas dari pengaruh barang haram itu.
Diketahui adanya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditangkap oleh kepolisian setempat terkait dengan dugaan peredaran narkoba pada Juni 2022 dan Januari 2025
Bahkan diduga masih banyak ASN di Padang Pariaman yang bermasalah dengan barang haram itu sehingga kepala daerah itu mengambil kebijakan tes urine. (rdr/ant)