PARIT MALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang mengeklaim segra melakukan revitalisasi jalur kereta api Nareh hingga Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BTP Kelas II Padang, Supandi dalam kegiatan Press Tour di ruang tunggu keberangkatan Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (21/11/2023) siang.
“Pada saat ini kita mempunyai jalur non aktif yang lebih panjang dari jalur aktif. Oleh karena itu, revitalisasi jalur kereta api akan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Supandi mengatakan, panjang lintasan aktif di Sumbar sepanjang 107.221 kilometer. Jumlah tersebut lebih sedikit dari jalur pasif yang mencapai 245.893 kilometer.
Sementara itu, Vice President PT KAI (Persero) Divre II Sumbar, Sofan Hidayah juga menyampaikan curahan hatinya (curhat) terkait penyebab KA Minangkabau Ekspres sepi penumpang disebabkan waktu tunggu penumpang cukup lama hingga dua jam lebih.
“Pada saat ini kereta api yang melayani jalur Padang-BIM hanya KA Minangkabau Ekspres. Begitu juga dengan jalur Kayu Tanam-BIM hanya dilayani oleh KA Lembah Anai. Persentase penumpang kedua KA tersebut hanya 30 persen pada saat ini,” katanya.
Untuk mensiasatinya, Sofan Hidayah berjanji akan mendatangkan satu unit KA lagi yang didatangkan dari Tanjung Karang, Lampung pada tahun depan.
“Dengan adanya tambahan satu rangkaian kereta api ini, diharapkan penumpang tidak lama menunggu hingga dua jam. Jadi ada kereta api yang datang dan ada kereta api yang pergi. Jadi inilah solusi untuk menarik minat penumpang ke bandara untuk memanfaatkan kereta api,” katanya.
Kereta api sendiri memiliki sejarah panjang di Sumbar dan bukti sejarah ini masih dapat ditemui faktanya di lapangan.
Potensi yang ada diharapkan bisa direvitalisasi, karena dapat mendukung kesejahteraan bagi masyarakat.
Cerita revitalisasi jalur kereta api hingga Bukittinggi telah lama menjadi wacana.
Tentu, dalam mengimplementasikannya harus di dukung banyak pihak seperti pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. (rdr)