PADANG, RADARSUMBAR.COM – Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Braditi Moulevey mengatakan, bakal calon kepala daerah harus legowo atau menerima apapun hasilnya jika tidak dipilih oleh partai politik (parpol).
Hal tersebut ia sampaikan merespons terkait kabar adanya Bakal Calon (Balon) Wali Kota (Wako) Padang yang bersuara tidak mendapatkan rekomendasi parpol untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meski sudah membayar mahar politik.
“Saat ini sedang heboh bahwa sejumlah Bakal Calon Wali Kota yang menyampaikan keluhan-keluhan karena tak dapat rekomendasi parpol di Pilkada 2024,” katanya kepada Radarsumbar.com, Jumat (9/8/2024) siang.
Secara pribadi, kata Moulevey, dirinya yang merupakan kader dari Partai Gerindra juga mengikuti seleksi atau penjaringan untuk menjadi Calon Wali Kota Padang periode 2024-2029.
“Saya pribadi sebagai kader Partai Gerindra yang beberapa waktu lalu mengikuti seleksi ataupun penjaringan untuk menjadi Calon Wali Kota Padang, sama dengan kandidat yang lain,” kata pria yang merupakan Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padang pertama tersebut.
Terkait dengan biaya dan lain-lainnya dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah tersebut, menurut pria kelahiran Padang, 7 Januari 1982 itu merupakan hal yang biasa.
“Biaya tersebut kan digunakan untuk fit and proper test, kemudian juga untuk seleksi, semua terbuka. Saya sebagai kader Gerindra, juga mengikuti proses itu. Bukan berarti kader tidak bayar, saya juga ikut bayar,” katanya.
