Padang Klaim Perkuat Fase Pra Bencana

Pengurangan risiko bencana ini menjadi atensi Pemko Padang.

Wali Kota Hendri Septa mengatakan, pengurangan risiko bencana ini menjadi atensi Pemko Padang. (Foto: Dok. Prokopim)

Wali Kota Hendri Septa mengatakan, pengurangan risiko bencana ini menjadi atensi Pemko Padang. (Foto: Dok. Prokopim)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengeklaim memperkuat fase pra bencana guna meminimalisir kerusakan atau korban bencana.

Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, pengurangan risiko bencana ini menjadi atensi Pemko Padang. Salah satunya memasang marka biru pada jalan penanda perkiraan kawasan aman dari tsunami atau Blue Line Tsunami Safe Zone.

“Sebanyak 25 marka biru atau marka yang bertuliskan anda sedang berada pada perkiraan kawasan aman tsunami sudah kami pasang,” katanya, Jumat (26/4/2024).

Penanganan dan penanggulangan bencana, katanya, harus menjadi kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Melalui momentum HKB, masyarakat diharapkan lebih bisa memahami, mengantisipasi dan melakukan mitigasi mandiri jika terjadi bencana.

Dalam peringatan HKB 2024 di Youth Center Bagindo Aziz Chan itu, juga dilakukan penekanan tombol menandai dimulainya latihan dan simulasi kebencanaan serentak di seluruh wilayah Indonesia, tepat pukul 10.00 WIB.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memimpin menekan tombol untuk mengawali latihan kebencanaan.

Ia menegaskan kebencanaan harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten-kota serta masyarakat. Muhadjir mengingatkan hal tersebut, khususnya kepada warga Sumatera Barat (Sumbar).

“Seluruh kepala daerah, kabupaten-kota harus mengenali betul-betul ancaman bencana di daerah. Mencakup informasi yang tepat dan data yang cukup di masing-masing wilayah, termasuk keadaan geologi maupun geografinya,” katanya.

Ia mengatakan, penanggulangan bencana di Sumbar harus menjadi prioritas utama, sebab provinsi tersebut punya segala bentuk potensi bencana.

“Sebagai langkah mitigasi bencana, maka perlu dilakukan simulasi bencana oleh pemerintah daerah. Ini bisa dijadikan sebagai program pemerintah daerah yang dilakukan secara rutin dan berkala. Kemudian diterapkan di instansi-instansi dan seluruh kalangan masyarakat,” tuturnya. (rdr)

Exit mobile version