PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Argi Putra Finalo memperingatkan keras Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Padang, Heriza Syafani agar tidak bermain-main dalam politik praktis.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi gaduh soal kuesioner dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat penerima yang diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon (Paslon) Wali Kota Padang tertentu.
“Ayo bertarung rebut suara masyarakat secara sehat. Jual ide dan gagasan seperti dilakukan paslon Fadly Amran-Maigus Nasir. Jangan pola seperti di lembaran dokumen survei itu mengkebiri pesta demokrasi kota kita,” katanya beberapa waktu lalu kepada awak media.
Fraksi Partai NasDem Kota DPRD Padang, katanya, telah menemukan selebaran dengan modus survei yang mengarahkan pilihan pada calon tertentu.
Selebaran survei ini menyasar para penerima PKH yang merupakan program nasional dan dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang.
Argi Putra Finalo menegaskan bahwa Kepala Dinas (Kadis) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus paham dengan posisi mereka sebagai pejabat publik, bukan jabatan politis.
“Konsekuensi sebagai pejabat publik dan pelayan masyarakat, terutama ASN, haram terlibat politik praktis, sanksi tegas dan terberat bagi yang coba-coba, yakni pecat,” katanya.
Sebagai seorang pejabat publik, katanya, Kadinsos Padang, Heriza Syafani lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada intervensi politik apapun.
“Jangan ‘cawe-cawe’ pula soal politik praktis,” katanya.
Saat musim Pilkada ini, kata Argi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya di Kota Padang harus lebih berhati-hati dalam menjaga netralitas mereka.
“Publik Padang itu super peka, sesuatu yang tidak benar pasti cepat viral. Jangan ulah satu oknum rusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan,” katanya.
