Pj Wako Padang Minta Data Faktor Pemulihan Pasca Bencana

Kita tidak tahu kapan bencana ini akan terjadi, namun kita perlu melakukan persiapan.

Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Padang, Andree Harmadi Algamar. (Foto: Dok. Prokopim)

Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Padang, Andree Harmadi Algamar. (Foto: Dok. Prokopim)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Padang, Andree Harmadi Algamar mengatakan, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar merupakan daerah rawan bencana. Potensi bencana alam yang dimiliki di antaranya banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, gempa bumi, bahkan tsunami.

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Senin (10/6/2024) siang.

“Kita tidak tahu kapan bencana ini akan terjadi, namun kita perlu melakukan persiapan. Salah satunya memperkuat sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana, yang menjadi dasar dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana,” katanya.

Melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), katanya, maka pendataan kerugian akibat bencana alam akan dapat diidentifikasi dengan baik.

Dari data identifikasi tersebut maka akan terlihat apa saja kerugian yang dialami sehingga bisa dicarikan solusi untuk pemulihan.

“Data sangat penting dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Kesalahan data maka akan berdampak pada salah kebijakan. Untuk itu aspek data menjadi hal dasar dalam pemulihan pasca bencana,” kata Andree Harmadi Algamar.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton mengatakan, peserta Bimtek Jitupasna ini berjumlah sebanyak 35 orang, yang terdiri dari pegawai OPD teknis sebanyak 16 orang, aparatur kecamatan 11 orang, dan dari BPBD sebanyak delapan orang.

Bimtek ini kami gelar selama tiga hari, dari tanggal 10 hingga 12 Juni dengan menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Sumbar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Kota Padang,” tuturnya. (rdr)

Exit mobile version