“Saya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan teman pengusaha, mereka sebenarnya berminat berinvestasi di Kota Padang, namun leadership, kebijakan apa yang bisa kita berikan kepada mereka?,” sambungnya.
Braditi Moulevey juga menyoroti kondisi Pasar Raya saat sekarang yang semrawut, meskipun sebagai pusat perekonomian di Kota Padang.
“Kemudian, tempat lain yang bisa dimaksimalkan sebagai pendapatan daerah itu sangat semrawut, parkir, trotoar semrawut, membuat Kota Padang kurang seksi untuk para investor, ditambah kebijakan yang tidak maksimal, khususnya UMKM. Saya melihat pemerintah perlu memberikan intervensi untuk memberikan stimulus,” katanya.
Dalam sejarahnya, kata Moulevey, Kota Padang, merupakan pusat perdagangan negara lain melalui Muaro. Selain itu, Padang juga merupakan kota maritim.
“Selama ini kita lihat, cold storage itu tidak mencukupi di Kota Padang, sementara Padang ini Kota Maritim, kita punya Pelabuhan Teluk Bayur namun tidak bisa dimaksimalkan dengan baik, hasil perikanan bisa kita ekspor, ini suatu kerugian yang besar, padahal permintaan daging dan ikan itu sangat besar, terutama di wilayah pesisir barat Sumatera. Seandainya ada investor yang berminat, ini peluang besar bagi Kota Padang,” katanya.
Braditi Moulevey akan meminta kepada pemerintah pusat untuk menjadikan Teluk Bayur menjadi salah satu pelabuhan yang bisa mengekspor hasil bumi dan perikanan.
“Sehingga hasil bumi itu bisa langsung diekspor tanpa harus berputar atau transit melalui provinsi lain,” kata Moulevey.
Untuk menyiapkan itu semua, katanya, tentu pemimpin Kota Padang harus memiliki jaringan, menyiapkan infrastruktur, kebijakan dan memberikan kesempatan kepada UMKM, generasi muda, serta pengusaha.
“Masyarakat Kota Padang ini pada umumnya berjiwa pedagang, jarang yang bermental, mohon maaf buruh, tapi memang yang ini kita berikan stimulus, jadi bagaimana pedagang pemula ini mendapat ruang. Apalagi ada program Pak Prabowo kredit khusus pengusaha startup, sehingga itu bisa menjadi bagian untuk meningkatkan ekonomi,” tutur Fungsionaris Badan Pimpinan Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut. (rdr)