PADANG, RADARSUMBAR.COM – Di saat Mahyeldi sibuk mendorong kebijakan pusat pada kasus Covid-19, warga kampung Kapalo Hilalang, Sicincin Kabupaten Padang Pariaman malah berharap Gubernur Sumbar yang baru itu segera bekerja.
Mereka berharap Gubernur Buya Mahyeldi harus optimal menyusun kebijakan dan melangkah kedepan mengatasi pandemi.
“Apa yang salah disini, Gubernur sebagai Pejabat Tertinggi yang dipilih masyarakat harus bertanggung jawab penuh menyelesaikan pandemi di Sumatera Barat, namun kondisi saat ini bisa diduga tidak optimal melakukan upaya- upaya efektif dalam mencegah ‘juara’nya COVID-19 dalam menginfeksi masyarakat,” ucap Dedi Hermon, salah seorang dosen Universitas Negeri di Padang ini.
Dikatakan Dedi Hermon, putra Kapalo Hilalang, Pariaman ini bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah masuk pada level yang mengkhawatirkan pada keselamatan masyarakat maupun kekhawatiran pada keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Data terbaru dari https://corona.sumbarprov.go.id/ per Sabtu 17 Juli 2021, kasus Positif di Sumatera Barat sudah mencapai 60.709 kasus dengan rataan per hari sekitar 500 kasus.
Selain itu, harus mempunyai koordinasi yang baik dan positif dengan seluruh Bupati dan Walikota. “Saat ini, silakan saja amati, salah satu contoh kecil misalnya, sekolah SMA atau SMK, guru-gurunya wajib juga datang ke sekolah, untuk apa ini dilakukan,” katanya.
Kondisi saat ini, para guru tetap juga datang ke sekolah, karena SMA dan SMK yang komandonya di bawah Propinsi tetap mewajibkan semua guru datang ke sekolah.
“Ingat SMA dan SMK itu tersebar di Kabupaten/Kota, bagus pun Bupati dan Walikota dalam bekerja mengatasi pandemi ini, tidak akan bisa optimal, para guru SMK masih ke sekolah. Ini kebijakan busuk dan mencerminkan kearoganan yang ditutup dengan pura pura kesantunan,” ujarnya.
Dalam masa PPKM ini kebijakan itu sebaiknya tidak dilakukan, selagi semua kegiatan itu bisa dilaksanakan di rumah, minimal sampai PPKM ini selesai. Menurut Dedi Hermon, dosen yang tercatat sebagai guru besar termuda ini adalah hal yang lebih penting dilakukan.
Provinsi harus total dan cepat memanfaatkan dana COVID-19, sehingga SOP dan langkah langkah yang dilakukan terukur, serta insentif untuk tenaga kesehatan bisa tersalurkan dengan cepat, sehingga PPKM yang bertujuan untuk menekan pandemi COVID-19 ini optimal dilakukan.
“Dengan tidak tersalurnya Dana COVID-19 secara cepat dan efektif, jelas Gubernur Sumatera Barat tidak paham dalam mengatasi pandemi ini, tidak mempunyai ide dalam menyusun SOP dan langkah-langkah yang efektif dalam menekan pandemi COVID-19 ini di Sumatera Barat,” paparnya.
Selain itu, yang harus dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Barat ini, harus melibatkan alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda secara utuh, bukan hanya lips service saja, tapi kenyataan nya tidak ada.
Pada kesempatan lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beberapa waktu lalu menyatakan siap untuk menampung saran dan masukan terkait penanganan COVID-19.”Semua masukan kita tampung,” ujar Mahyeldi. (*)
