PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota DPR RI yang juga anggota kehormatan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Negeri Padang (UNP) Andre Rosiade menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda ke-128 di Auditorium UNP, Air Tawar, Kota Padang, Rabu (21/9/2022). Andre memberikan ulasan soal pembangunan Sumbar yang dianggapnya hari ini belum sesuai harapan, dan tertinggal dari provinsi lain di Pulau Sumatra.
Rektor UNP Prof Ganefri dalam sambutannya mengaku sangat berterima kasih atas kehadiran Andre Rosiade yang hanya benar-benar untuk menghadiri wisuda UNP. Setelah itu kembali lagi ke rutinitasnya sebagai anggota DPR RI mewakili Sumatra Barat.
“Terima kasih atas kehadiran anggota kehormatan MWA UNP yang juga anggota DPR RI, Pak Andre Rosiade. Terima kasih karena betul-betul khusus hanya datang ke UNP, setelah itu terbang lagi ke Jakarta,” kata Ganefri dalam wisuda yang diikuti 909 wisudawan dari total 2.657 wisudawan yang digelar Rabu-Jumat (21-23/9/2022).
Ganefri menyebutkan, Andre Rosiade adalah anggota DPR RI asal Sumbar yang paling aktif memberikan kontribusi pembangunan di Sumbar saat ini. Hal itu terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan Andre sebagai anggota Komisi VI atau DPR RI mewakili Sumbar di Senayan. Aktif di DPR dan juga mengawal dan memastikan pembangunan di Sumbar.
“Tentunya, kami di UNP juga ingin dapat dukungan penuh dari anggota Majelis Wali Amanat Andre Rosiade. Mudah-mudahan selama ini begitu getol membangun Sumbar, dalam waktu dekat juga membantu UNP juga dari berbagai sisi. Karena kami masih ingin terus berkembang menuju target yang lebih baik,” katanya yang menyebut, ini adalah wisuda perdana yang menghadirkan orangtua wisudawan sejak pandemi.
Karena, kata Ganefri, pembangunan—termasuk pembangunan UNP tidak akan terwujud kalau single fighter atau bekerja sendiri, tapi berkolaborasi. Saat ini, kita harus melakukan kolaborasi pentahelik yaitu kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak di antaranya akademisi (academy), pengusaha (business), komunitas (community), pemerintahan (government) dan media.
“Kala di Minang, ini disebut sato sakaki. Mengutamakan semua pihak. Termasuk tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Model ini bisa membantu persoalan pembangunan daerah. UNP akan berperan membantu. Karena kampus punya peran penting dalam pembangunan SDM dan riset serta penelitian. Kami di UNP siap bekerja sama dalam eksplorasi dan penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Ganefri mengatakan, UNP sejak November 2021 sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PNTBH). Di Indonesia, saat ini baru ada 16 PNTBH, salah satunya UNP. “Kami juga terus meningkatkan kualitas, karena telah mendapatkan dukungan masyarakat. Tahun ini saja, ada 11 ribuan mahasiswa baru dari jalur undangan, ujian tertulis dan mandiri,” kata Ganefri membacakan pidatonya yang berjudul ‘Peran pentahelik perguruan tinggi dalam pembangunan daerah’.
Andre Rosiade, sebagai anggota kehormatan MWA UNP yang juga anggota DPR RI menyebutkan, dia menerima undangan rektor UNP karena ingin menuangkan pemikiran dan melaporkan kinerjanya dalam pembangunan Sumbar. “Kami menggarisbawahi orasi ilmiah ini dengan tema ‘Membangun Sumatra Barat.’ Karena itu adalah tujuan kami ketika menjadi anggota DPR RI mewakili Dapil Sumbar 1 yang dilantik 1 Oktober 2019 lalu,” kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre dengan lantang menyebut, Sumbar hari ini tertinggal dengan Provinsi lain di Sumatra. Terutama soal pembangunan jalan tol yang sudah 1,5 tahun mangkrak. “Insya Allah, berkat inisiasi dan dorongan kami di DPR RI, pembangunan tol Padang-Sicincin kembali dikerjakan oleh PT Hutama Karya (HK) September 2022 ini. Masalah yang terjadi adalah, susahnya Pemerintah Daerah membebaskan lahan tol Padang-Sicincin. Masalah klasik yang menghambat pembangunan Sumbar,” katanya.
Andre mengatakan, hal itu tanda ketidakmampuan dan ketidakseriusan Pemprov Sumbar dalam menyelesaikan pembebasan lahan. “Di Aceh saja enam bulan beres, pembangunan tol berjalan lancar. Di Lampung dan Bengkulu juga. Di Pekanbaru sudah hampir dibangun sampai ke batas Sumbar. Ini sangat memprihatinkan, karena Sumbar tertinggal dari Provinsi lain di Pulau Sumatra,” katanya.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, kata Andre, dia terus mengawal pembangunan tol ini. “Jangan sampai terhenti, karena kesalahan dari Pemerintah Daerah. Kami juga sampai memastikan adanya penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp30 triliun kepada HK untuk proyek-proyek tol – termasuk Padang-Sicincin Rp2 triliun,” sebut Andre.
Andre mengatakan, untuk membangun Sumbar, tentu tidak bisa hadir begitu saja, tanpa ada keseriusan dan kemampuan pemimpin daerah. Untuk membangun Sumbar dibutuhkan kemampuan lobi yang baik di tingkat pusat. Dibutuhkan networking atau jaringan yang luas. “Pemimpin Sumbar haruslah orang yang bekerja nyata, menunjukkan kinerja, bukan hanya berceramah,” kata Andre.
Kata Andre, yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang bekerja nyata, bekerja tuntas. “Jangan sampai kejadian-kejadian memiriskan seperti inflasi nomor dua tertinggi di Indonesia, proyek mangkrak dimana-mana, SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) yang tinggi terus jadi tontotan memiriskan masyarakat. Kapan membangunnya?” katanya.
Andre mengatakan, sudah saatnya Sumbar berbenah. Menyambut pemimpin baru yang punya visi jelas, aksi jelas, dan berani mengambil keputusan dan tegas. “Program unggulan harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Bukan dengan mendatangkan sapi kurus dan merugikan petani. Tapi benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang susah dan baru mulai lepas dari pandemi,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (rdr)
