Anggota DPRD Padang Kritik Dinas PUPR Terkait Banjir

Dinas PUPR harus mengontrol setiap proyek pengerjaan drainase di Kota Padang seperti di Jalan Jhoni Anwar, Lapai, Kecamatan Nanggalo dan Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung.

Anggota DPRD Kota Padang, Faisal Nasir. (Foto: Dok. Istimewa)

Anggota DPRD Kota Padang, Faisal Nasir. (Foto: Dok. Istimewa)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Faisal Nasir mengkritik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam upaya penanganan banjir yang terjadi di Kota Padang.

Kritik tersebut dia sampaikan pasca banjir yang terjadi di sebagian kawasan Kota Padang akibat hujan deras pada Senin (23/1/2023) siang hingga Selasa (24/1/2023) dini hari.

“Uang (anggaran) telah habis ratusan miliar untuk mencegah banjir di Kota Padang, namun tetap ada,” katanya, Selasa (24/1/2023).

Seharusnya, kata Faisal, Dinas PUPR harus mengontrol setiap proyek pengerjaan drainase di Kota Padang seperti di Jalan Jhoni Anwar, Lapai, Kecamatan Nanggalo dan Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung.

Selain itu, katanya, Dinas PUPR Kota Padang harus melihat hasil akhir dari pengerjaan proyek pengendalian yang telah dibuat, tanpa dibiarkan begitu saja.

“Ada yang sudah diperbaiki, tetap banjir. Ada pula sebelum (drainase) diperbaiki tidak, setelah diperbaiki malah banjir seperti di Pegambiran,” katanya.

Dirinya mengaku kaget bahwa pasar kaget menjadi salah satu penyumbang sampah terbanyak di Kota Padang.

“Saya melihat, pedagang yang berjualan di pasar kaget tersebut membuang sampah sembarangan.”

“Terlihat, banyak sampah menumpuk di drainase dan terjadi penyumbatan sehingga menimbulkan banjir,” ucapnya.

Ia menilai, peraturan daerah (Perda) tentang sampah tidak berjalan dengan baik, karena Pemko Padang belum mampu menyiapkan kontainer sampah organik dan sampah anorganik.

“Wajar saja Perda sampah tidak berjalan dengan baik. Komitmen (penegakan) hukum dalam usaha menegakan Perda (sampah) masih lemah,” imbuhnya. (rdr-008)

Exit mobile version