PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Sumatera Barat, menerima alokasi 3.301 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2023.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Arfian di Padang, Jumat, mengatakan 3.301 formasi yang didapatkan tahun ini terdiri atas 2.567 orang untuk formasi guru, 541 orang tenaga kesehatan, dan 163 orang tenaga teknis.
Ia mengatakan kepastian itu didapatkan dari Kementerian PAN-RB tertanggal 20 Maret 2023. “Saat ini ada beberapa daerah yang telah menjalani tes PPPK, namun itu formasi 2022 dan pelaksanaan ujiannya hari ini,” kata dia.
Sementara itu guru di Kota Padang yang lulus “passing grade” 1.126 orang sehingga mereka dimasukkan dan masih banyak kebutuhan guru di daerah ini. “Ini untuk guru ‘passing grade’ gaji mereka sudah disediakan negara secara langsung,” kata dia.
Ia mengatakan alokasi yang diberikan memang tidak sebanyak formasi yang diajukan Pemkot Padang namun dengan formasi ini pihaknya sudah bisa memasukkan guru honorer yang telah mengikuti ujian.
“Khusus untuk tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, dan sopir harus direkrut dari pihak ketiga sesuai regulasi yang ada,” kata dia.
Sebelumnya Wali Kota Padang Hendri Septa mengeluhkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di kota ini terus berkurang setiap tahun sehingga berdampak pada kinerja pelayanan masyarakat.
“Dulu jumlah ASN kita mencapai 9.000 lebih namun setelah diperiksa di data kepegawaian jumlahnya kini hanya 8.500-an. Terjadi pengurangan 500 ASN,” kata dia.
Ia mengatakan setiap tahun jumlah ASN yang pensiun selalu ada namun untuk perekrutan ASN dibatasi moratorium sehingga jumlah ASN terus berkurang padahal bidang kerja di Pemkot Padang cukup luas.
Menurut dia, penambahan jumlah ASN di Kota Padang cukup vital kalau perlu sebanyak-banyaknya karena pegawai di eselon II hingga eselon IV sudah memasuki masa pensiun.
“Kita sangat kekurangan dan tahun ini mengusulkan agar penerimaan ASN di Kota Padang lebih banyak karena kita kekurangan, terutama di tingkat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata dia. (rdr/ant)
