PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang kubu Maidestal Hari Mahesa merespons pengangkatan Nikki Lauda Hariyona sebagai ketua di partai berlambang Ka’bah tersebut.
Wakil Ketua bidang OKK DPC PPP Kota Padang, Erwin mengatakan, pihaknya belum melihat isi surat tersebut. “Surat menunjuk Plt saja tidak sampai kepada saya. SK yang Plt itu belum pernah kepada ke DPC PPP Padang, Cq Maidestal Hari Mahesa,” kata Erwin, Senin (3/4/2023).
Kemudian, katanya, isi Plt itu jelas salah, pertama dibuat Musyawarah Cabang (Muscab). Ia menyebut bahwa dalam satu organisasi, tidak ada ada melaksanakan Muscab dalam satu tahun dua kali, harusnya melalui Muscab luar biasa.
“Tidak ada Muscab yang kedua kali, itu SK dari Plt-nya itu. Misalnya, dalam isi surat itu mengangkat DPW PPP Kota Padang, harusnya DPW yang di Plt-kan, coba lihat SK Plt-nya itu. Harusnya DPW Sumbar yang di Plt-kan,” katanya.
Dengan kondisi seperti ini, katanya, maka orang yang berada di dalam kepengurusan itu layaknya munafik karena ia mengganggap tidak berjalan sesuai AD/ART partai.
“Masa iya di dalam satu periode kepengurusan bisa terjadi 5-6 kali perubahan kepengurusan, ini organisasi macam apa. Ini jelas amburadul dan merusak partai yang dilakukan Hariadi Cs dan termasuk DPP. Berarti jelas mereka menjadikan PPP ini partai oligarki,” katanya.
Pihaknya, kata Erwin, sudah mengambil langkah dari untuk melakukan gugatan dengan memasukkan ke Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Dampaknya nanti tentu kami menjelang Pemilu kami lakukan gugatan itu, termasuk membahas surat yang dilayangkan ke DPP, bantahan serta meminta pertanggungjawaban untuk mengenai ini, karena kami tak dapat surat itu,” katanya.
Sejauh ini seharusnya, sambung Erwin, Ketua DPC PPP Kota Padang adalah Maidestal Hari Mahesa dan harusnya seperti itu.
“DPP (PPP) sendiri tidak ingin PPP ini besar di Sumbar, jadi jelas ini merusak PPP. Kalau DPP PPP bersikeras juga menjadikan Hariadi Ketua DPW, jelas kami melakukan gugatan, ini namanya sudah amburadul,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Nikki Lauda Hariyona resmi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Padang definitif masa bakti 2021-2026 dan Firdaus Ardianto sebagai Sekretaris.
Nama-nama tersebut tertuang dalam Surat Keputusan nomor: 0816/SK/DPP/C/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kota Padang Masa Bakti 2021-2026 yang ditandatangani Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.
Sebelumnya, kurang lebih satu setengah tahun perselisihan internal DPC PPP Kota Padang berlangsung. Perselisihan tersebut akhirnya diputuskan melalui Putusan Mahkamah Partai nomor: 020/MP-DPP-PPP/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan hasil Rapat Bidang OKK DPP PPP pada 28 Februari 2023.
Untuk mengisi kekosongan DPC PPP Kota Padang pasca putusan mahkamah partai, DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan nomor: 0807/SK/DPP/C/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan DPC PPP Kota Padang Masa Bakti 2021-2026.
Salah satu poin penting dalam SK tersebut adalah membatalkan SK nomor: 0684/SK/DPP/C/III/2023 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPC PPP.
“Kemudian menugaskan kepada jajaran pelaksana tugas DPC PPP Kota Padang untuk melakukan konsolidasi organisasi dengan melaksanakan musyawarah cabang,” kata Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi, Minggu (2/4/2023).
Ia menegaskan, konsolidasi organisasi melalui musyawarah cabang telah dilaksanakan pada 19 Maret 2023 di salah satu hotel Kota Padang.
“DPW PPP Sumbar berkewajiban menyerahkan SK DPP terkait kepengurusan DPC PPP definitif hasil musyawarah cabang, serta akan kirimkan salinan SK tersebut kepada pihak-pihak terkait,” katanya. (rdr-008)