PADANG, RADARSUMBAR.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat (Sumbar) Jambi mengatakan perekonomian Sumbar tahun 2023 ini mencatat kinerja positif meski di tengah turbulensi global.
Kepala Kanwil DJP Sumbar Etty Rachmiyanti, di Padang, Selasa, mengatakan perekonomian Sumbar mencatat kinerja positif dengan pengoptimalan peran APBN sebagai shock absorber, yakni menjadi instrumen penting yang memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.
Pada sisi lain, katanya lagi, dalam mendukung transformasi ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, arah kebijakan belanja negara di Sumbar masih difokuskan untuk penguatan spending better.
Spending better dalam pelaksanaan APBN bermakna kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, perkembangan ekonomi Sumbar persiapan Ramadhan dan Lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumbar. Sumbar menyumbang 7,01 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan 1,53 persen terhadap perekonomian nasional.
Ekonomi Sumbar triwulan I-2023 tumbuh 4,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy), sekitar 67,28 persen PDRB triwulan I-2023 berasal dari sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi dan industri pengolahan.
Perekonomian Sumbar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2023 mencapai Rp76,27 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp46,66 triliun.
Sementara itu berdasarkan lapangan usaha, struktur PDRB TW I 2023 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 20,97 persen atau senilai Rp16,00 triliun.
Kemudian berdasarkan komponen pengeluaran, struktur PDRB TW I 2023 didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dimana komponen ini memberikan kontribusi sebesar 51,83 persen atau senilai Rp39,53 triliun.
Pada triwulan I-2023, konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 6,89 persen terhadap PDRB. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya secara year on year (yoy), kontribusi konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,07 persen.
“Terjadinya penurunan di periode ini merupakan tren yang terjadi setiap tahun. Hal ini terkait dengan pola realisasi belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang masih terkonsentrasi di akhir tahun, yaitu di triwulan IV,” kata dia pula.
Dari sisi ekspor, pada bulan Maret 2023 kegiatan ekspor di Sumbar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya. Nilai ekspor pada Maret 2023 turun sebesar 14,79 persen dibandingkan Februari 2023, sementara nilai impor naik sebesar 87,73 persen dibandingkan Februari 2023.
Setelah itu dari sisi perkembangan sektor riil (transportasi udara), pada bulan Maret 2023 terjadi penurunan pada jumlah penumpang pesawat udara yang berangkat melalui Bandara Internasional Minangkabau sebesar 0,63 persen dibanding bulan Februari 2023.
Sedangkan, jumlah penumpang pesawat domestik yang datang melalui Bandara Internasional Minangkabau mengalami peningkatan sebesar 4,65 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya.
Selanjutnya, secara year on year (yoy) tercatat inflasi sebesar 5,24 persen dengan IHK sebesar 115,25, namun berbeda dengan bulan sebelumnya, Provinsi Sumbar pada April 2023 secara month to month (mtm) tercatat mengalami deflasi.
Secara month to month, kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Sumbar April 2023 adalah kelompok transportasi sebesar 0,11 persen, sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil -0,18 persen.
Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi pada April 2023, antara lain angkutan antar kota 0,03 persen, minyak goreng 0,03 persen , daging ayam ras 0,03 persen, kendaraan rental 0,03 persen, dan emas perhiasan 0,02 persen.
Selanjutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar bersinergi dalam mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan.
TPID melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Sumbar, seperti penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) dan rakor TPID tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan saat momentum Ramadhan.
Penyelenggaraan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumbar Tahun 2023, penyelenggaraan operasi pasar maupun pasar murah di berbagai titik bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Bulog.
“Selain itu, TPID juga melakukan upaya optimalisasi peran Bulog sebagai hub logistik pangan dan TTIC dalam upaya distribusi komoditas pangan, pemantauan harga dan pasokan oleh satgas pangan serta pemerintah daerah di beberapa pasar kabupaten dan kota serta Pencanangan Gerakan Tanam Perkarangan Komoditas Cabai,” kata dia pula. (rdr/ant)
