PADANG, RADARSUMBAR.COM – Universitas Andalas (Unand) Padang melepas sebanyak 71 dosen yang berpendidikan S2, S3 sampai provesor untuk menjadi staf ahli nagari (SAN) di 71 nagari yang tersebar di Sumatra Barat (Sumbar). Mereka diharapkan bisa menjadi penyambung antara perguruan tinggi dengan perangkat nagari dan masyarakatnya dalam pembangunan.
Pelepasan itu dilakukan dalam acara bertema Seminar Nagari/Desa/Kelurahan Membangun dan Serah Terima Staf Ahli Nagari (SAN) yang dikerjasamakan LPPM Unand bersama Nagari Development Center (NDC) Unand, Selasa (30/6/2023). Sebanyak 71 dosen dari berbagai fakultas hadir di Gedung Convention Hall Unand di Lima Manis, Pauh, Padang.
Turut hadir pada acara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Sugito, Rektor Unand Prof Yuliandri, Wakil Komut Bank Mandiri Andrinof Chaniago, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Direktur NDC Dr Feri Arlius dan lainnya.
Direktur NDC Feri Arlius mengatakan, 71 orang dosen dari latar belakang Pendidikan S2 sampai Profesor untuk menjadi staf ahli nagari, staf ahli desa dan kelurahan adalah sebuah terobosan yang dikeluarkan NDC dan Unand. Diharapkan, kehadiran mereka bisa memberikan inspirasi, motivasi dan komunikator pihak luar untuk nagari.
“Kami berharap nanti para dosen ini terjun ke nagari menginventarisasi apa yang terjadi di sana. Dan hasilnya dibawa ke Unand, dikomunikasikan dengan ahli-ahli di bidang terkait di Unand. Kalau tak selesai di Unand, bisa ke OPD Provinsi dan Kabupaten dan kota. Bisa juga ke Kementerian terkait.NDC juga menyediakan tempat konsultasi di kampus dengan nama Klinik Nagari. Mau konsultasi apa, NDC akan mengomunikasikan dengan ahlinya,” kata Feri Arlius.
Feri menegaskan, staf ahli nagari yang dikirim Unand bukan superman, tapi bisa jadi sumber informasi. Yang kemudian menyampaikan masalah nagari ke semua pihak. Bahkan perantau dinas dan lainnya. “Kami meluncurkan 71 dosen dulu. Insya Allah aka nada lagi lanjutannya,” kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar ini.
Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Sumbar yang juga Wali Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam Zul Arfin Dt Parpatiah menyebutkan, pelepasan SAN ini akan menjadi catatan sejarah di nasional. Belum ada Provinsi yang staf ahli desanya profesor dan doktor.
“Kami para wali nagari di Sumbar hadir karena ketokohan, bukan kompetensi. Banyak kami tak akan paham soal hukum dan pembangunan. Banyak hal yang membuat kami lemah. Karena hadir hanya karena ketokohan. Setelah berhadapan dengan pekerjaan, kami butuh tenaga ahli. Karena dituntut UU setiap hari berprestasi dan lainnya. Sampai pendapatan asli nagari. Tapi kami takut terbentur dengan aturan,” katanya.
Kehadiran staf ahli nagari, katanya, akan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh nagari. “Kami meminta kepada pak rektor dan NDC, kehadiran kami di sini membuat wali nagari lainnya cemburu. Ada 1.035 nagari di Sumbar dan semua berharap. Kami di nagari sangat menyambut. Kami yakin NDC sudah berpikir jauh soal perbedaan keahlian. Pasti akan ada yang bersiap di belakangnya,” katanya.
Selain itu, Zul Arfin juga meminta Unand menyiapkan beasiswa untuk para wali nagair yang ingin melanjutkan kuliah S1 ataupun S2. Dia sendiri saat ini sedang mengikuti kuliah Doktoral di Unand. “Insya Allah, saya akan menjadi wali nagari yang menyandang gelar Doktor pertama dari Unand,” kata Wali Nagari yang juga baru menyelesaikan nagarinya menjadi Nagari Konstitusi, binaan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Rektor Unand Prof Yuliandri menyebutkan, NDC telah memiliki berbagai program, salah satunya adalah SAN. Ini tak lepas dari dukungan Kemendes, Pemprov dan tokoh-tokoh yang ada. Ini sepenuhnya sangat didukung Unand. Program SAN sudah diinisiasi sejak lama. Dan untuk 1.035 nagari bisa diusahakan dan dibagi habis untuk semua dosen Unand.
“Nagari adalah seperti sebuah negara kecil. Karena semua program di level manapun, objeknya nagari. Kadang-kadang masalahnya terjadi hal-hal tumpang tindih. Oleh karena itu, kami harap Kemendes membuat semua program yang fokusnya di nagari bisa disinkronkan. Pesan kepada SAN, berikan dan lakukan yang terbaik. Semoga bisa berlanjut. Semoga lahir doktor pertama dari wali nagari di Unand dan Kemendes bisa buka beasiswa di Unand. Semoga bisa dibuka paket pendidikan untuk nagari,” katanya.
Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito menyebutkan, awalnya yang dijadwalkan adalah Menteri dan dia datang menggantikan menteri yang dipanggil DPR. “Kami melihat, program ini merupakan inovasi yang luar biasa yang dilakukan Unand. Penyerahan SAN kepada Pemprov melalui WagubAudy Joinaldy. Nagari dan desa adalah wilayah yang pastinya punya banyak masalah. Begitu duduk jadi wali nagari, tak bisa tidak harus menyelesaikan semua. Karena itu sangat tepat punya SAN. Saya berkesan dengan SAN. Ada pepatah Minang barek sama dipikul, ringan sama dijinjing,” katanya.
Sugito menyebut, Indonesia punya sumber daya lingkungan. Sebanyak 75.000.264 atau 91 persen wilayah Indonesia terdiri dari desa. Jadi, kalau membangun desa, berpartisipasi membangun 91 wilayah desa. Satu prinsip bagaimana semua masyarakat terlibat dalam pemanfaatan desa.
“Saya yakin SAN dan nagari bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kemandirian desaDana desa jadinya stimulan menggerakkan desa. Dan terus dimaksimalkan sumber-sumber pendapatan desa. Yang penting kompak dan bersinergi,” katanya. (rdr)