PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal meminta agar proses pelaksanaan jembatan layang atau Fly Over Sitinjau Lauik bisa segera terlaksana oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku leader sector.
Hal tersebut disampaikan saat meninjau jalur Sitinjau Lauik yang berada di kawasan Indarun, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu.
“Pada prinsipnya, kami berharap agar proses pelaksanaan Fly Over (Sitinjau Lauik) ini bisa cepat terlaksana, saat ini kami lagi membahas anggaran dan perencanaan,” katanya kepada awak media.
Ketika disinggung terkait izin prakarsa pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, anak dari tokoh nasional, Bachtiar Chamsyah itu mengaku belum memahami hal tersebut.
Namun, dia berharap dan mendorong agar Kementerian PUPR sebagai leadin sector untuk sesegera mungkin menganggarkan pelaksanaan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.
“Kalau bisa tahun ini, kalau tidak tahun depan, karena tahun ini juga membahas anggaran tahun 2024, kami harapkan, semakin cepat semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Sumail Abdullah mengatakan bahwa pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik pertama kali diinisiasi atau diaspirasi oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
“Pembangunan (Flyover Sitinjau Lauik) ini merupakan sebuah mega proyek yang didapatkan masyarakat Sumbar. Itu pertama kali diinisiasi atau diaspirasi dan sekaligus digaungkan oleh Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Sumbar-1,” kata Sumail.
Sumail mengatakan, progres atau perkembangan terkini pembangunan jembatan layang Sitinjau Lauik sudah masuk kepada tahapan penyelesaian dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Terus kemudian beberapa (dilengkapi) untuk Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED) dilakukan. Pembangunan (Fly Over Sitinjau Lauik) ini merupakan sebuah mega proyek yang didapatkan masyarakat Sumbar,” katanya.
Dengan keberadaan Fly Over Sitinjau Lauik, Sumail menyebut akan menghasilkan sejumlah dampak positif dari sejumlah sisi baik bagi masyarakat Sumbar.
“Harapannya ke depan, tentu secara ekonomi, sosial, dan secara lingkungan tentu berdampak, secara ekonomi tentu akan memberikan perhatian (efisiensi biaya) kepada operasional kendaraan,” katanya.
“Kemudian, menimbulkan pertumbuhan ekonomi di sini. Secara sosial, mengurangi kemacetan, (meminimalisir), terus kemudian dampak kecelakaan yang selama ini kita dengar, bahwa hampir tiap hari terjadi kecelakaan yang menimpa di daerah sini,” sambung pria berdarah Sumatera Selatan (Sumsel) itu.
Kedatangan Komisi V DPR RI, kata Sumail, untuk memastikan agar Fly Over Sitinjau Lauik harus segera dibangun oleh pemerintah.
“Karena memang negara harus hadir terhadap penyelenggaraan transportasi yang memberikan dampak ekonomi dan keselamatan seluruh warga yang ada, terutamanya yang berdomisili di Sumbar, menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok,” katanya.
Saat ini, kata Sumail, pembangunan Fly Over Sitinjau bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atau izin prakarsa.
“Progres tinggal menunggu persetujuan prakarsa saja, setelah itu lelang, dan kemudian dibangun. Izin prakarsa tentunya dari beberapa stakeholders dan pemerintah, karena sebagai penyelenggara utama (pemerintahan), seperti itu,” katanya.
Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, kata Sumail dilakukan dengan pola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) lantaran melibatkan pihak swasta.
Sumail sangat yakin bahwa pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik bisa dilaksanakan paling lambat di 2024 sekaligus untuk membantah pernyataan salah seorang anggota Komisi V DPR RI lainnya yang pesimis pengerjaan mega proyek itu bisa dilakukan pada tahun 2024.
“Paling lambat 2024 untuk memulai ground breaking, karena tahapan-tahapan sudah (disiapkan) sedemikian rupa dan ini memang sejak tahun 2019 sudah pernah diusulkan,” katanya.
Sumail secara gamblang mengatakan bahwa Andre Rosiade sangat mengawal kegiatan mega proyek yang ada di Sumbar sebagai tempat yang menjadi daerah pemilihan (dapil)-nya.
“Karena kami bagian dari satu Fraksi, tentu kami di Komisi V sangat mendukung agar proyek ini bisa terselenggara dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas,” katanya
Andre Rosiade, katanya, mempunyai tempat khusus di Fraksi Gerindra. Sejatinya, Andre memang berada di Komisi VI.
Namun, jika ada sejumlah kegiatan penting di daerahnya, Andre selalu mengawal hingga mengurus perpindahan fraksi sementara waktu melalui mekanisme Bawah Kendali Operasi (BKO).
“Pada saat itu beliau hadir di Komisi V, rapat dengan kementerian (terkait) bagaimana tindak lanjut dari pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik,” katanya.
Atensi dan perhatian dari Andre Rosiade terkait dengan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, sambungnya merupakan wujud nyata dari bahwa ia sangat memperhatikan Dapilnya.
“Sikap Fraksi Gerindra sangat mendukung (gagasan Andre Rosiade), sebagaimana yang diamanatkan oleh Prabowo Subianto, kami harus selalu terjun ke masyarakat, dengarkan apa yang menjadi keluhan, aspirasi dan segera lakukan komunikasi pihak terkait agar segera dilakukan pembangunan,” imbuh Sumail.
Terpisah, anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya terus mengawal progres pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik tersebut.
“Alhamdulillah, kami selalu meng-update pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik ini. Kami sebagai anggota DPR asal Sumbar akan terus fokus mengawal dan mengawasi pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik ini,” kata Andre via keterangan tertulis.
Andre mengatakan, pihaknya terus meng-update dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Mulai dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direksi PT HK dan dirjen di lingkungan KemenPUPR, seperti Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dan lainnya.
Saat ini, kata Andre, progres pembangunan Flyover Sitinjau Lauik sedang dalam masa persetujuan izin prakarsa.
Nantinya, proyek itu akan dikerjakan dengan mekanisme KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
Politisi Partai Gerindra menyebut, untuk tahap pertama, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 2,7 triliun untuk lokasi Panorama 1.
Dana ini termasuk untuk evaluasi kesepakatan rencana biaya pelaksanaan (RBP) Konstruksi, pemenuhan dokumen KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) dan pemenuhan dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah).
Sebagai informasi, Sitinjau Lauik berada di area sepanjang 1,8 kilometer pada jalan utama yang menghubungkan Padang dan Solok dengan keseluruhan panjang sekitar 53 kilometer.
Jalur itu menghubungkan Sumbar dengan Jambi dan merupakan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) ke Pulau Jawa.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu mengatakan Sumbar juga akan mendapatkan manfaat sosial berupa pemerataan pembangunan, keselamatan transportasi dan peningkatan aksesibilitas dari keberadaan Fly Over itu.
“Insya Allah proses akan terus berjalan dan Sumbar akan memiliki Fly Over baru yang bisa dinikmati. Tentu akan banyak manfaatnya, seperti manfaat ekonomi yang akan mempengaruhi peningkatan produktivitas, menghemat waktu, pengurangan biaya dan operasional kendaraan. Manfaat lingkungan juga didapat, seperti pemerataan pembangunan, keselamatan transportasi dan peningkatan aksesibilitas,” kata Andre.
Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir dan Andre Rosiade telah meninjau lokasi rencana pembangunan. Erick juga sudah menyetujui pembangunan fly over yang menjadi kunci mengurai kemacetan dan longsor di jalan ekstrem itu.
Dia menilai Fly Over di jalur tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan dan rawan kecelakaan di sana. Karena itu, dia pun menurunkan salah satu BUMN yakni Hutama Karya (HK) untuk persiapan pembangunannya.
“Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, kami dari BUMN mendukung penuh dengan menurunkan HK,” kata Erick saat itu. (rdr-008)