PADANG, RADARSUMBAR.COM – Warga Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) membantah telah melakukan pengusiran terhadap sejumlah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang viral di media sosial (medsos).
Salah seorang warga yang tak berkenan namanya disebutkan kepada Radarsumbar.com mengatakan, mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang (UNP) tersebut justru meminta untuk pulang dahulu agar persoalan yang berlarut-larut di medsos itu tidak semakin meruncing.
“Saya dapat informasi itu Sabtu (24/6/2023) siang, malamnya mahasiswa ini dikumpulkan, hasilnya, kesepakatannya mereka meminta pulang terlebih dahulu, jadi bukan diusir,” katanya via sambungan seluler, Minggu (25/6/2023) sore.
Bahkan, kata warga tersebut, pakaian dan perlengkapan milik mahasiswa yang pulang itu masih berada di kawasan Bungus Barat yang menjadi lokasi mereka melaksanakan KKN.
“Namun, mereka harus memberikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada warga dengan didampingi oleh dosen pembimbing atau pendamping mereka dalam melaksanakan KKN ini,” katanya.
Jika tak ada aral melintang, mahasiswa KKN UNP itu akan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara langsung pada Senin (26/6/2023) kepada warga Bungus Teluk Kabung.
“Informasinya besok mereka akan datang lagi untuk meminta maaf,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris UNP, Erian Joni mengakui bahwa sejumlah mahasiswi yang ada dalam video beredar itu berasal dari UNP.
“Ini terjadi karena miskomunikasi dan etika dalam bersosial media,” kata Erian.
Erian mengatakan, mahasiswi itu mengaku mengeluhkan fasilitas yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan harga sewa rumah yang harus dibayar oleh peserta KKN.
“Namun, bukan berarti tindakan mereka itu dibenarkan, menyampaikan keluh kesah mereka di media sosial (medsos) dengan cara demikian, sekali lagi ini miskomunikasi,” katanya.
Selain itu, kata Erian, sejumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN di kawasan Bungus itu telah ditarik keluar dari wilayah tersebut pasca postingan yang mereka keluarkan beredar dan kadung viral di medsos.
“Agar tidak terjadi gesekan, mereka kami tarik dan bisa saja dipindahkan ke daerah lain, mungkin saja masih ada slot (daerah KKN) yang kosong, mungkin mereka di sana ditempatkan,” katanya.
Erian mengatakan, mahasiswa KKN di UNP pada tahun ini berjumlah ribuan dan tersebar ke ratusan Nagari, Kelurahan dan Desa di Sumbar.
“(Kegiatan KKN) ini baru berjalan, mungkin baru sepekan, jadi ini mahasiswa yang melaksanakan KKN tahun ini,” katanya.
Pengamat Sosial itu tidak menampik bahwa ada sanksi administratif yang diberikan oleh pihak kampus terkait kepada sejumlah mahasiswa tersebut.
“Jumlah pasti mereka di sana saya tidak dapat, namun ada laki-laki dan perempuan, mereka itu tidak serumah,” katanya.
Terkait dengan rumah yang disewakan kepada mahasiswa KKN yang dikeluhkan, katanya, hal tersebut lumrah terjadi.
“Sewa-menyewa rumah itu lumrah terjadi, namun jika ada hal yang kurang pas, seharusnya mahasiswa lebih beretika menyampaikannya,” tutur Erian.
Saat ini, sejumlah mahasiswa tersebut telah meninggalkan lokasi KKN dan akan pindah ke kawasan lainnya.
“Kalau (hukuman) menambah semester tentu tidak, hanya saja konsekuensinya mereka sedikit terlambat menyelesaikan proses KKN itu ketimbang teman-temannya di daerah lain,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, terjadi insiden yang diduga dilakukan mahasiswa KKN di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Informasi itu diketahui setelah video yang diposting ke akun media sosial (medsos) menjadi viral.
Para peserta KKN yang didominasi perempuan itu menyindir fasilitas yang mereka dapatkan dalam melakukan kegiatan wajib tersebut.
“Kalian libur semester? Mana maen. KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar, Limapuluh Kota? Bungus-lah, air gak ada, mandi di Musala. Diusir? Ngontrak bayar pula,” ucap sejumlah perempuan yang berjumlah sembilan orang dalam cuplikan video yang dinukil Radarsumbar.com.
Sementara dalam video pembanding, terlihat sejumlah tokoh masyarakat yang mengumpulkan sejumlah mahasiswa KKN di sebuah ruang pertemuan.
“Adik-adik dianggap tidak ada membawa perubahan, sampai nanti ada penyelesaiannya oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada bapak Camat dan Lurah. Jadi itu keputusannya, karena untuk mengingat keamanan adik-adik juga di lingkungan, karena pasti ada warga yang membaca (melihat postingan) itu, karena ini bukan masalah adik-adik dengan pemerintah,” ucap pria paruh baya yang menggunakan jaket warna merah maroon tersebut. (rdr-008)
