PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar angkat bicara pasca sejumlah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang viral di media sosial (medsos) melalui sebuah video beberapa waktu lalu.
Ekos mengatakan, pihaknya telah memberi maaf baik secara pribadi ataupun pemerintahan Kota Padang terkait pernyataan mahasiswa yang menyinggung soal fasilitas kediaman tempat mahasiswa melaksanakan KKN di kawasan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab).
“Kami pribadi dan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang sudah memaafkan yang bersangkutan, ke depan kami harapkan ini tidak terjadi lagi,” katanya kepada Radarsumbar.com via panggilan WhatsApp, Selasa (27/6/2023) sore.
Ekos menjelaskan, jika memang terjadi kekurangan dalam segi fasilitas di lokasi KKN, mahasiswa seharusnya tidak mengambil tindakan yang keliru dan bisa berdampak negatif.
“Sebagai seorang berpendidikan, sampaikan segala kekurangan itu ke aparat pemerintahan setempat, bukan di medsos yang akhirnya menjadi konsumsi publik dan menjadi isu negatif,” kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Selain itu, kata Ekos, mahasiswa yang melaksanakan KKN merupakan para peserta didik yang terjun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian, bukan untuk berwisata.
“Ilmu yang mereka dapatkan di kampus tempat mereka mencari ilmu, itu yang harus diimplementasikan di tengah masyarakat, kemudian mereka juga menjadi pemecah dari suatu permasalahan (problem solver),” katanya.
Selain itu, katanya, KKN merupakan ajang atau momen bagi mahasiswa untuk menempa diri, menimba ilmu dan mencari pengalaman untuk berbaur dan hidup langsung di tengah masyarakat.
“Sehingga mental mereka harus benar-benar siap untuk (KKN) itu, namun kami sudah memaafkan mereka dan juga sudah ada tindakan dari kampus tempat mereka bernaung,” tuturnya.
Sebelumnya, pihak Universitas Negeri Padang (UNP) angkat bicara pasca viral sejumlah mahasiswi mereka yang mengungkapkan keluh kesahnya saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kawasan Bungus Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Sekretaris UNP, Erian Joni mengakui bahwa sejumlah mahasiswi yang ada dalam video beredar itu berasal dari UNP.
“Ini terjadi karena miskomunikasi dan etika dalam bersosial media,” kata Erian.
Erian mengatakan, mahasiswi itu mengaku mengeluhkan fasilitas yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan harga sewa rumah yang harus dibayar oleh peserta KKN.
“Namun, bukan berarti tindakan mereka itu dibenarkan, menyampaikan keluh kesah mereka di media sosial (medsos) dengan cara demikian, sekali lagi ini miskomunikasi,” katanya.
Selain itu, kata Erian, sejumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN di kawasan Bungus itu telah ditarik keluar dari wilayah tersebut pasca postingan yang mereka keluarkan beredar dan kadung viral di medsos.
“Agar tidak terjadi gesekan, mereka kami tarik dan bisa saja dipindahkan ke daerah lain, mungkin saja masih ada slot (daerah KKN) yang kosong, mungkin mereka di sana ditempatkan,” katanya.
Erian mengatakan, mahasiswa KKN di UNP pada tahun ini berjumlah ribuan dan tersebar ke ratusan Nagari, Kelurahan dan Desa di Sumbar.
“(Kegiatan KKN) ini baru berjalan, mungkin baru sepekan, jadi ini mahasiswa yang melaksanakan KKN tahun ini,” katanya.
Pengamat Sosial itu tidak menampik bahwa ada sanksi administratif yang diberikan oleh pihak kampus kepada sejumlah mahasiswa tersebut.
“Jumlah pasti mereka di sana saya tidak dapat, namun ada laki-laki dan perempuan, mereka itu tidak serumah,” katanya.
Terkait dengan rumah yang disewakan kepada mahasiswa KKN yang dikeluhkan, katanya, hal tersebut lumrah terjadi.
“Sewa-menyewa rumah itu lumrah terjadi, namun jika ada hal yang kurang pas, seharusnya mahasiswa lebih beretika menyampaikannya. Kalau (hukuman) menambah semester tentu tidak, hanya saja konsekuensinya mereka sedikit terlambat menyelesaikan proses KKN itu ketimbang teman-temannya di daerah lain,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, terjadi insiden yang diduga dilakukan mahasiswa KKN di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Informasi itu diketahui setelah video yang diposting ke akun media sosial (medsos) menjadi viral.
Para peserta KKN yang didominasi perempuan itu menyindir fasilitas yang mereka dapatkan dalam melakukan kegiatan wajib tersebut.
“Kalian libur semester? Mana maen. KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar, Limapuluh Kota? Bungus-lah, air gak ada, mandi di Musala. Diusir? Ngontrak bayar pula,” ucap sejumlah perempuan yang berjumlah sembilan orang dalam cuplikan video yang dinukil Radarsumbar.com.
Sementara dalam video pembanding, terlihat seorang tokoh masyarakat yang mengumpulkan sejumlah mahasiswa KKN di sebuah ruang pertemuan.
“Adik-adik dianggap tidak ada membawa perubahan, sampai nanti ada penyelesaiannya oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada bapak Camat dan Lurah. Jadi itu keputusannya, karena untuk mengingat keamanan adik-adik juga di lingkungan, karena pasti ada warga yang membaca (melihat postingan) itu, karena ini bukan masalah adik-adik dengan pemerintah,” ucap pria paruh baya yang menggunakan jaket warna merah maroon tersebut. (rdr-008)