PADANG, RADARSUMBAR.COM – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang diduga gunakan pelat nomor palsu ternyata telah menunggak pajak dengan status terblokir.
Dinukil dari aplikasi resmi e-Samsat Sumbar, kendaraan produksi Honda dengan nomor polisi (nopol) BA 1421 QE itu diketahui telah mati pajak sejak 11 April 2023 dengan masa akhir pemberlakuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanggal 11 April 2024.
“Status terblokir,” tulis e-Samsat dalam pengecekan status kendaraan itu dinukil Radarsumbar.com, Jumat (30/6/2023) pagi.
Sementara, biaya Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar adalah Rp2.113.650 dengan sanksi atau denda keterlambatan sebesar Rp169.109.
Kemudian, biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang harus dibayar Rp143 ribu dengan denda keterlambatan Rp35 ribu.
Total pajak yang harus dibayar kendaraan oknum ASN tersebut yakni sebesar Rp2.460.750.
Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap angkat bicara pasca temuan oknum ASN di Kota Padang yang menggunakan pelat nomor palsu di kendaraannya.
Ferry menduga oknum ASN tersebut menggunakan pelat nomor palsu guna menghindari pembayaran pajak.
“Kami monitor terus permasalahan (oknum) ASN diduga pakai nomor polisi (nopol) palsu untuk hindari pajak,” kata Ferry kepada Radarsumbar.com via pesan singkat.
Penggunaan nopol kendaraan sejatinya sudah diatur di dalam Undang-undang (UU), yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Dalam pasal 39 ayat 5 Perkapolri nomor 5 tahun 2012 disebutkan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, maka dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara resmi.
Jika masih nekat apalagi berani melakukan pemalsuan pelat nomor, dapat dikenakan pasal penipuan 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun,” begitu bunyi pasal tersebut.
Tak hanya itu, pemalsuan pelat nomor kendaraan ini bersinggungan dengan Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Petugas penegak hukum bisa melakukan tindakan penilangan jika ditemukan indikasi pemalsuan STNK dan atau pelat nomor kendaraan.
Pasal tersebut di antaranya pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.
Kemudian, pasal 288 ayat 1, pemilik atau pengendara yang melanggar tidak melengkapi kendaraan dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dijerat pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.
Sebelumnya diberitakan, oknum ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang diduga nekat mengganti nopol asli yang tertera di STNK miliknya.
Belakangan diketahui, oknum berinisial ES itu mengaku hanya menukar sementara nopol asli ke palsu demi menghindari kejaran dari penagih utang karena mobil yang ia gunakan masih dalam status kredit. (rdr-008)
