PADANG, RADARSUMBAR.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku tidak mempersoalkan hubungan Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto makin mesra jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Bahkan tak tanggung-tanggung, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku pengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 hendak melibatkan Jokowi dalam penentuan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk pria yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut.
“Biasa saja, kalaupun terpenuhi juga bukan berarti bentuk dukungan Jokowi terhadap Prabowo,” kata Hasto kepada awak media di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (4/7/2023) siang.
Hasto memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan dari Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto.
“Kapasitas beliau itu sebagai Presiden dan (hanya ingin) memastikan agar kepemimpinan ke depan berjalan baik,” ucapnya usai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Sumbar.
Hasto mengatakan bahwa PDIP telah menegaskan bahwa kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Jokowi selama ini akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo.
“Hubungan emosional, kedekatan sesama kader partai dalam kesinambungan program dan pergerakan di bawah seluruh ide gagasan cita-cita dari Bung Karno, membuat Pak Jokowi komit. Bukan hanya dengan Bung Karno atau Bu Mega, tapi juga dengan Pak Ganjar,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan pihaknya dan PKB akan melibatkan Jokowi dalam penentuan sosok Cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo, Gus Muhaimin dan Pak Jokowi itu bersahabat. Untuk hal yang strategis seperti ini (penentuan Cawapres Prabowo), mereka berdiskusi dan meminta pendapat Pak Jokowi selaku petahana (Presiden),” katanya.
Habiburokhman menilai penentuan pendamping Ketum Gerindra Prabowo Subianto di 2024 tak serumit yang dibayangkan.
“Penentuan cawapres juga akan disikapi dengan realistis mengedepankan kepentingan rakyat,” imbuhnya. (rdr/dtk)
