PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Padang, Hendri Septa membawa hampir seluruh pejabat terasnya ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI) ke-XVI.
Tidak tanggung-tanggung, Wali Kota juga membawa serta rombongan Lurah di Kota Padang yang berjumlah 104 orang ke Kota ‘Daeng’ dari Senin hingga Jumat (10-14/7/2023).
Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Imral Fauzi merespons terhadap kritik yang dialamatkan kepada pihaknya terkait kunjungan ke Makassar dengan membawa ‘kekuatan penuh’.
Imral mengatakan, kunjungan ke Kota Makassar adalah dalam rangka menghadiri Rakernas APEKSI ke-XVI sebagai bentuk penghargaan ke pemerintah daerah setempat.
“Jadi ini semacam kunjungan balasan lah, tahun lalu, dengan kegiatan yang sama, hampir lima ribu orang datang ke Padang, termasuk dari Makassar berjumlah 400 orang yang datang saat itu,” katanya saat dihubungi Radarsumbar.com, Rabu (12/7/2023) malam.
Pria yang akrab disapa Joim itu mengatakan, yang membuat rombongan Pemko Padang terkesan ramai atau gemuk adalah dengan ikutnya Lurah yang berjumlah 104 orang.
“Terkait dengan anggaran, ini sudah dipersiapkan dari tahun sebelumnya. Lurah ini tidak setiap tahun dapat perjalanan dinas. Sebagai contoh, Kota Malang saja membawa 400 orang ke Makassar, artinya, bukan Padang saja yang membawa rombongan cukup banyak,” katanya.
Anggaran keberangkatan pejabat teras di Pemko Padang ke Kota Makassar, katanya, disiapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Termasuk anggaran Lurah di kecamatan, bahkan karena anggaran tidak mencukupi, Camat-camat sebelumnya ini tidak melakukan perjalanan dinas. Bahkan, ada Kecamatan yang pergi ke Makassar hanya mendapatkan penginapan dan tiket saja, tidak ada uang harian,” katanya.
Imral memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Padang tidak akan terbengkalai dengan keberangkatan sejumlah Kepala OPD dan Lurah.
“Tidak ada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbengkalai, tidak ada urusan masyarakat yang ditelantarkan, ada Sekretaris, Kabid, Kasi-kasi (di masing-masing OPD),” katanya.
Ketika disinggung apa yang ingin dicapai Pemko Padang dengan membawa kekuatan penuh ke Makassar adalah sebagai bentuk penghargaan.
“Di sana kami bisa bertukar isu terbaru, pameran produk UMKM, mengenalkan UMK kami seluruh daerah lain. Di samping itu mempelajari atau melihat budaya dari daerah lain,” katanya.
Data yang berhasil dihimpun Radarsumbar.com, tidak semua Kepala OPD di Pemko Padang yang ikut pergi ke Rakernas APEKSI XVI di Makassar.
“Khusus Satpol PP, Kabag Organisasi, Camat Lubuk Begalung, Plt Kadistan, tidak pergi karena mereka mengikuti rangkaian seleksi terbuka di Pemko Padang, Wakil Wali Kota Padang juga tidak pergi,” katanya.
Beban Kas
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang, Djunaidy Hendry menyayangkan kebijakan Wali Kota Padang, Hendri Septa yang membawa banyak rombongan ke acara di Kota Makassar.
Menurutnya, keberangkatan hampir semua kepala dinas, Camat hingga Lurah ke Makassar selain mengganggu pelayanan publik juga membebankan kas daerah.
“Jelas ini membebankan keuangan daerah, khususnya saat sekarang ini. Kita sama-sama tahu bahwa Kota Padang berjuang sekuat tenaga bertahan pasca dihantam pandemi Covid-19,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Berbeda pandangan dengan Djunaidy Hendry, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye tidak mempersoalkan keberangkatan hampir seluruh kepala OPD hingga Camat beserta Lurah ke Kota Makassar.
“Apa salahnya mereka berangkat ketika semua kegiatan mereka sudah terprogram dan sudah dianggarkan di masing-masing OPD,” katanya.
Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Padang mengaku tidak ikut ke Makassar lantaran tidak ada anggaran untuk melakukan perjalanan dinas tersebut.
“Anggaran kami sudah habis, sudah tidak ada untuk itu, sehingga saya tidak pergi,” katanya.
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kepala OPD hingga Camat beserta Lurah ke Makassar diketahui menelan anggaran daerah sekitar Rp1,4 hingga Rp1,6 miliar.
Politik Terselubung
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumbar, Febricky Syahputra mewanti-wanti perjalanan dinas Pemko Padang dengan rombongan cukup banyak tidak terindikasi dengan agenda atau motif politik terselubung.
“Harus bisa dipastikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas negara. Jangan sampai ada agenda terselubung yang bertujuan membulatkan dukungan untuk kepala daerah,” katanya.
Sebagai salah satu pilar penjaga kualitas demokrasi di Indonesia, katanya, KIPP berkewajiban memantau netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu sumber kerawanan kecurangan pemilu sebagaimana diklasifikasikan oleh Bawaslu RI.
“Setiap pemilu, selalu saja ada ditemukan oknum ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. ASN dan keluarganya dilihat sebagai ceruk kekuatan suara yang menjanjikan. Mereka harus menyadari dampak dari segala tindakannya ke masyarakat,” katanya.
Jelaskan Tujuan
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra mengatakan bahwa setiap program atau kegiatan yang dilakukan unsur pemerintahan harus mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan azas kebermanfaatan.
Eka meminta Wali Kota Padang, Hendri Septa atau Pemko Padang menjelaskan kepada publik apa goals atau tujuan akhir yang hendak dicapai dari perjalanan dinas Kepala OPD beserta Camat dan Lurah se-Kota Padang.
“Harus bisa dijelaskan, apakah memang Makassar merupakan daerah yang tepat untuk mempelajari kualitas pelayanan publik, apakah kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara online?,” tanya Eka.
Menurutnya, masyarakat tidak bisa disalahkan jika mencurigai perjalanan dinas itu hanya bersifat seremonial semata tanpa ada membawa sesuatu berarti buat daerah.
“Mobilisasi ASN dalam jumlah besar ke luar provinsi sangat besar potensinya dijadikan sebagai ajang konsolidasi penguatan dukungan politik bagi pihak tertentu,” imbuh Peneliti Revolt Institute itu. (rdr)
