PADANG, RADARSUMBAR.COM – Sejak menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade sudah memperjuangkan pembangunan enam pasar sejak menjabat.
Enam pasar di Sumbar tersebut berada di Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan (Pessel) dan Dharmasraya.
Rincinya, tiga di Kota Padang, yakni Pasar Belimbing, Pasar Ulak Karang dan Pasar Raya Padang Fase 7.
“Pasar Raya Fase 7 menjadi batu loncatan besar kami semua karena menjadi masalah pelik di Kota Padang,” kata Andre saat meninjau rencana revitalisasi Pasar Ulak Karang, Selasa (25/7/2023) siang.
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, sejak peristiwa gempa 2009, kondisi Pasar Raya Fase 7 sudah cukup memprihatinkan dan terkesan tak diurus.
Pembangunan kembali Pasar Raya Fase 7, kata Andre, juga dibarengi dengan langkah Pemko Padang yang sudah mengatur roadmap-nya.
“Bahwa setelah selesai (ditargetkan) pada Juni 2024, seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan Pasar Raya bisa dikosongkan, sehingga Pasar ini bisa tertib, nyaman dan juga pembeli bebas macet dan senang berkunjung ke Pasar Raya,” katanya.
Sebagai anggota DPR RI, kata Andre, dirinya berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang didukung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) bisa mewujudkannya.
“Dan juga atas izin Presiden Jokowi, Alhamdulillah bisa kami eksekusi. Kontraktor juga sudah mulai bekerja dan ditargetkan Juni 2024 sudah selesai (dan bisa) diresmikan oleh Presiden Jokowi,” kata Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu.
Ia menyebut, rata-rata permintaan revitalisasi pasar karena kondisi pasar rusak dan tidak nyaman bagi pedagang karena banyak tempat.
“Kami mencoba memfasilitasi dan meyakinkan instansi terkait, dengan keterbatasan anggaran cukup besar, kami bisa meyakinkan Menteri, Dirjen, Pasar Ulak Karang yang anggarannya sempat lenyap, alhamdulillah kebagian sebanyak Rp3 miliar,” imbuh Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Apresiasi Wali Kota
Wali Kota Padang, Hendri Septa mengapresiasi perjuangan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade dalam revitalisasi Pasar Ulak Karang.
Ia mengatakan, Andre Rosiade berjuang dan memastikan anggaran pembangunan atau revitalisasi Pasar Ulak Karang tidak hilang di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Terima kasih kepada Andre Rosiade yang memang sengaja memastikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pembangunan Pasar Ulak Karang yang diserahkan secara simbolis,” katanya.
“Memang sempat hilang anggarannya, tapi berkat perjuangan beliau dan bersama-sama menjaganya, alhamdulillah diberikan walaupun tidak penuh pada tahun ini,” sambungnya.
Pembangunan Pasar Ulak Karang itu, katanya, sesuai anggaran sebesar Rp3 miliar dan sampai selesai dilaksanakan.
“Artinya bangunannya tidak setengah, tapi full bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa pedagang. Insya Allah 2024 diberikan sisa (anggaran). Yang saya tau (pembangunan pasar) dari APBN itu tiga pasar, yakni Pasar Belimbing, Pasar Raya Fase 7 dan Pasar Ulak Karang,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Isy Karim, meminta pembangunan Pasar Ulak Karang dilakukan tidak setengah jadi, melainkan bangunan jadi.
“Artinya dengan uang Rp3 miliar itu bisa dimanfaatkan. Pengelolaan pasar nanti diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),” katanya.
Pengelolaan pasar katanya, sejatinya tidak dilakukan oleh dinas yang mengurusi hal teknis melainkan melalui sebuah badan usaha seperti perusahaan daerah.
“Tapi kalau perusahaan daerah belum bisa, bisa dengan BUD, jika BUD belum bisa dengan UPTD, sehingga harapannya dinas teknis bisa fokus mengurus kebijakan, pengembangan pasar, pengembangan yang lain-lain diserahkan ke UPTD,” katanya.
Jika dikelola dinas, dana retribusi pengelolaan pasar dikhawatirkan tidak balik sepenuhnya ke kas daerah.
“Dengan dikelola secara mandiri akan balik ke pemeliharaan pasar secara umum,” katanya.
Pembangunan pasar, katanya, bisa dilakukan dengan dua mekanisme khusus, yakni dana alokasi khusus atau tugas perbantuan.
“Tugas perbantuan itu di kemendag, untuk prototipe pasar antara Rp4-12 miliar, untuk di atas Rp12 miliar dikelola kementerian PUPR. Jadi Kemendag hanya memberikan rekomendasi teknis, nantinya akan disampaikan ke Kementerian PUPR,” ucapnya.
Luas Pasar Ulak Karang mencapai 5.700 meter persegi. Akibat gempa 2009 kondisi bangunan tidak aman. Total pedagang yang berjualan di sana ada 20 kios, 16 meja batu dan 32 hamparan. (rdr)