Cerita Komisioner KPID Sumbar Ikut Upacara Kemerdekaan RI ke-78 dengan Perban di Kepala

Ficky sempat dirawat usai menjalani operasi akibat sakit yang ia derita.

Komisioner KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra. (Foto: Dok. Istimewa)

Komisioner KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra. (Foto: Dok. Istimewa)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Momen unik dan haru terjadi saat upacara peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-78 di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar.

Salah satu komisioner KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra yang baru saja sembuh usai menjalani perawatan di rumah sakit mengikuti upacara dengan kondisi perban masih menempel di kepala.

Belakangan diketahui, Ficky sempat dirawat usai menjalani operasi akibat sakit yang ia derita.

Namun, hal itu tak membuat Ficky patah semangat untuk melaksanakan upacara Kemerdekaan RI yang ke 78 tahun pada Kamis (17/8/2023).

“Alhamdulillah, kondisi saya berangsur pulih dan membaik,” kata Ficky kepada Radarsumbar.com via pesan singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib yang menjadi pembina KPID Sumbar menyinggung sejumlah isu strategis dalam lingkup kinerja KPID jelang Pemilu 2024.

Ia mengatakan, KPID sangat berperan penting dalam menjaga netralitas penyiaran dimana banyaknya politisi memiliki bisnis televisi.

Lebih lanjut, kata pria yang akrab disapa Pen Banio itu, Undang-undang (UU) telah mengatur bahwa penyiaran merupakan unsur yang harus berada pada posisi netral, tidak boleh memihak kepada golongan tertentu.

Tidak bisa dipungkiri bisnis industri televisi masih terkontaminasi terhadap unsur politik karena berkaitan dengan pemilik, sehingga menyiarkan kepentingan pemilik masing-masing.

“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPID, nantinya harus tercipta pola pembagian porsi yang sama untuk peserta Pemilu. Dengan keberadaan KPID, maka terciptalah Pemilu yang sehat dan berintegritas,” katanya.

Dia berharap dalam waktu dekat, KPID harus mengoptimalkan kinerja untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu jelang pergantian pemimpin Indonesia.

Tidak hanya itu KPID juga berkepentingan untuk menyuguhkan penyiaran cerdas dan berimbang di tengah masyarakat, apalagi sebentar lagi pemilihan presiden, legislatif hingga kepada daerah.

“Untuk itu KPID mesti berkoordinasi dengan unsur terkait, untuk menunjang kinerja,” katanya.

Di sisi lain Suwirpen juga menyinggung terkait program pemerintah pusat terkait alih televisi analog ke digital yang diharapkan berjalan sukses. Program pengalihan itu disebut dengan Analog Swit Off (ASO).

“Dengan adanya peralihan ini maka penggunaan frekuensi televisi lebih efisien, sehingga masyarakat bisa menikmati tayangan yang lebih jernih,” tuturnya. (rdr)

Exit mobile version