PADANG, RADARSUMBAR.COM – Eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dilantik dalam jabatan barunya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Mairizon dilantik langsung oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa di Balai Kota Padang, Rabu (13/9/2023).
Sebelumnya, kursi Kepala BKPSDM sempat kosong usai Arfian diangkat menjadi Inspektur atau Kepala Inspektorat Kota Padang.
Kursi Kepala BKPSDM Kota Padang sempat diisi oleh dua Pelaksana Tugas (Plt), yakni Arfian sendiri dan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Otto Sarbi Damanik.
Usai dilantik Wali Kota Padang, Mairizon mengatakan akan melanjutkan program yang telah disusun oleh pimpinan sebelumnya.
“Road map-nya sudah jelas, jadi kami tinggal menjalankan program atau kebijakan yang telah ada sebelumnya,” katanya kepada Radarsumbar.com usai pelantikan.
Selain itu, kata Mairizon, fokus dirinya adalah kepada pengembangan kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
“Dengan SDM mumpuni dan kapabel, semua tujuan dan program yang telah dirancang bisa diejawantahkan dengan baik dan sempurna oleh ASN tadi, kami fokus kepada itu,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, Kepala BKPSDM memiliki tugas yang sangat strategis karena memiliki tanggung jawab dengan administrasi kepegawaian, mulai dari proses pengangkatan, mutasi, pangkat, penghargaan, pengembangan SDM, proses pensiun serta proses yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya.
“ASN dan non-ASN di Kota Padang cukup banyak. Untuk itu harus kembangkan sistem kerja yang efisien berbasis Informasi Teknologi (IT) dan juga pengendalian berbasis aplikasi serta elektronik. Hal tersebut akan lebih memantapkan kinerja karena tanpa dukungan teknologi tentunya pekerjaan yang dilakukan tidak akan efektif dan efisien,” kata Hendri.
“Disamping itu tingkatkan kreativitas dan ciptakanlah inovasi sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam pelayanan. Susun kebijakan dan program-program kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel karena manajemen ASN adalah salah satu yang dikawal oleh KPK,” tutur Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (rdr)
