PASBAR, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) mengalokasikan Rp71,11 miliar untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah itu pada 2024.
“Konvergensi terintegrasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sangat dibutuhkan upaya penurunan angka stunting di daerah itu yang masih mencapai 35,5 persen,” kata Plt. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Pasaman Barat Ikhwanri di Simpang Empat, Sabtu.
Ia mengatakan anggaran itu nantinya tersebar pada 16 organisasi perangkat daerah dan 11 kecamatan.
“Penyediaan anggaran itu untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi antara dinas penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa dari 5.397 balita stunting tahun 2022 sebanyak 1.839 balita atau 34,18 persen tidak lagi stunting pada tahun 2023. Hanya 1.299 balita atau 24,17 persen yang masih stunting.
Namun, katanya, yang perlu menjadi perhatian adalah terhadap 1.090 balita atau 20,20 persen stunting tahun 2022 yang telah lewat usia balita.
“Terdapat 67 jorong lokus prioritas utama untuk tahun 2025 yang angka prevalensi stunting dan persentase kemiskinan yang tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Pada 2023 lalu, Pemkab telah mengalokasikan sebesar 72,43 miliar atau 19,02 persen dari belanja langsung dengan realisasi mencapai 85,12 persen.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Anna Rahmadia menyebutkan terdapat 27.696 keluarga rosiko stunting (KRS) di Pasaman Barat.
Pihaknya melakukan pendampingan KRS oleh tim pendamping keluarga, penyuluhan oleh 101 kelompok bina keluarga balita, penyuluhan pendewasaan usia perkawinan di 31 bina keluarga remaja dan 38 pusat informasi dan konseling remaja atau mahasiswa serta pelayanan 21 keluarga berencana.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pasaman Barat Raf’an, menyatakan pekerjaan penurunan stunting ada dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian yaitu mengkonversikan seluruh program kegiatan serta mengubah perilaku masyarakat.
Ia mengatakan poin yang perlu menjadi perhatian yaitu pertama isu percepatan penurunan stunting yang merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya.
Kedua, setiap pihak pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional.
Ketiga, penajaman isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai isu permasalahan dengan program kegiatan yang terbatas.
Keempat, keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen.
“Kelima, terhadap pelaku usaha, baik pabrik kelapa sawit maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus berperan,” ujarnya. (rdr/ant)
