Kolaborasi UNP dan BPBD Pasbar Cek Bangunan Bertingkat

Kabid PK BPBD Pasbar, Zulkarnain (tengah) bersama Pusat Kajian Bencana Universitas Negeri Padang (UNP) melakukan survei awal bangunan DPRD melihat kelayakan antisipasi dampak gempa, Selasa. (13/8/2024) siang. (Foto: Dok. Antara/HO-BPBD Pasaman Barat)

Kabid PK BPBD Pasbar, Zulkarnain (tengah) bersama Pusat Kajian Bencana Universitas Negeri Padang (UNP) melakukan survei awal bangunan DPRD melihat kelayakan antisipasi dampak gempa, Selasa. (13/8/2024) siang. (Foto: Dok. Antara/HO-BPBD Pasaman Barat)

SIMPANG EMPAT, RADARSUMBAR.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat (Sumbar) menggandeng Pusat Kajian Bencana Universitas Negeri Padang (UNP) melakukan survei awal bangunan bertingkat guna melihat kelayakan antisipasi dampak gempa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kabid PK) BPBD Kabupaten Pasaman Barat, Zulkarnain mengatakan, pengecekan dilakukan di Gedung DPRD, Kantor Bupati, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (PMDN) dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Menurutnya, berdasarkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar nomor 300.23/810.A/BPBD/ 2024 tentang imbauan asesmen gedung di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sumbar, maka BPBD Kabupaten Pasaman Barat hari ini telah melakukan survei awal beberapa gedung pemerintah di lingkungan Pemkab Pasbar. “Gedung yang dicek itu memiliki gedung bertingkat baik lantai satu dan lantai tiga,” katanya.

Menurutnya setelah dilakukan pengecekan, maka selanjutnya pihak tenaga ahli mengambil sampel awal terhadap gedung tersebut untuk dilaksanakan pengkajian di pusat kajian bencana UNP. Asesmen ini, ia nilai perlu dilaksanakan guna mengurangi resiko bencana gempa.

Apalagi Sumbar secara umum dan Pasbar secara khusus adalah daerah yang dekat dengan sumber gempa seperti delapan segmen gempa di Sumbar dan gempa megathrust di sepanjang pantai Sumbar yang berpotensi sewaktu waktu dapat menyebabkan bencana gempa bumi dan tsunami.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Kajian Bencana UNP, Rusnardi berharap Pemkab Pasaman Barat dapat mendukung kegiatan ini sehingga terkait kerentanan dampak bencana gempa bumi terhadap gedung pemerintah dan gedung pelayanan publik dapat dilakukan asesmen.

“Antisipasi harus dilakukan dalam upaya pencegahan korban jika suatu saat terjadi gempa. Sampel bangunan itu akan dikaji dan akan kami sampaikan ke Pemkab Pasaman Barat,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pasaman Barat mengalami gempa pada 2022 lalu yang mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak termasuk bangunan Pemkab Pasbar. (rdr/ant)

Exit mobile version