Ia menilai asesmen ini perlu dilaksanakan guna mengurangi resiko bencana gempa.
Apalagi Sumatera Barat secara umum dan Pasaman Barat secara khusus adalah daerah yang dekat dengan sumber gempa seperti 8 segmen gempa di Sumbar dan gempa megathrust di sepanjang pantai Sumbar yang berpotensi sewaktu waktu dapat menyebabkan bencana gempa bumi dan tsunami.
Ketua Tim Pusat Kajian Bencana UNP Rusnardi berharap pihak Pemkab Pasaman Barat dapat mendukung kegiatan ini sehingga terkait kerentanan dampak bencana gempa bumi terhadap gedung pemerintah dan gedung pelayanan publik dapat dilakukan asesmen.
“Antisipasi harus kita lakukan dalam upaya pencegahan korban jika suatu saat terjadi gempa. Sampel bangunan itu akan kita kaji dan akan kita sampaikan ke Pemkab Pasaman Barat,” sebutnya.
Pasaman Barat mengalami gempa pada 2022 lalu yang mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak termasuk bangunan Pemkab Pasaman Barat. (rdr/ant)
