Untuk Mitigasi Bencana, Pemkab Pasbar Butuh 9 lagi Shelter Tsunami

BPBD Pasaman Barat menyebutkan daerah itu rawan bencana termasuk bencana tsunami. Dibutuhkan shelter tsunami di wilayah pesisir pantai di daerah itu. (Antara/Altas Maulana).

SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat membutuhkan shelter tsunami di sejumlah lokasi disepanjang wilayah pesisir pantai sebagai gedung evakuasi bencana atau Tempat Evakuasi Sementara (TES) dari bahaya tsunami.

“Saat ini baru satu shelter tsunami di Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Paling tidak dibutuhkan sembilan shelter lagi sebagai bentuk mitigasi bencana tsunami,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Zulkarnain di Simpang Empat, Selasa.

Ia mengatakan garis pantai di Pasaman Barat ada sekitar 152 kilometer dengan dihuni sekitar 80 ribu jiwa. Dibutuhkan shelter untuk evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi tsunami.

Shelter tsunami yang ada saat ini hanya di Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan ukuran bangunan sekitar 12×12 meter empat tingkat kapasitas 800 orang.

Sedangkan kebutuhan shelter saat ini di Katiagan Kinali, Sasak, Pulau Panjang Kecamatan Sungai Beremas, Mandiangin Kinali, Sikilang Kecamatan Sungai Aur dan Sikabau Kecamatan Koto Balingka.

Kebutuhan shelter di daerah pesisir pantai sangat dibutuhkan karena pada umumnya daerah pantai yang ada merupakan daerah terpencil. Jalan menuju daerah itu juga masih menyisir pantai.

“Akses jalan itu masih menyisir pantai. Jika terjadi tsunami maka warga dipastikan sulit keluar menyelamatkan diri sehingga diperlukan shelter,” katanya.

Pihaknya telah mengusulkan ke Pemprov Sumbar agar bisa membangun shelter karena butuh anggaran yang besar.

Ia menyebutkan Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Mulai dari banjir, longsor, gempa, dan tsunami.

Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat waspada bencana juga berkolaborasi dengan nagari (desa) membentuk kelompok siaga bencana dari anggaran nagari (desa).

“Mitigasi dan kelompok siaga bencana di nagari sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana yang ada,” sebutnya. (rdr/ant)

Exit mobile version