SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyediakan posko terpadu pelayanan kesehatan bersama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kesehatan untuk memudahkan pelayanan administrasi bagi masyarakat yang ingin berobat gratis atau program Universal Health Coverage (UHC).
“Kita buat posko bersama di rumah sakit dengan menempatkan petugas Dinas Kesehatan, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS dan Dinas Sosial pada dua lokasi untuk memudahkan masyarakat mengurus persyaratan administrasinya,” kata Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Selasa.
Menurutnya dengan adanya petugas itu maka masyarakat tidak perlu bolak-balik mengurus kelengkapan administrasinya lagi dan bisa langsung berobat.
Dengan adanya posko bersama itu pihaknya ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan karena Pemkab Pasaman Barat telah meluncurkan program berobat graris atau UHC mulai awal tahun ini.
“Masyarakat miskin bisa memperoleh pengobatan gratis dengan anggaran yang telah disediakan sebesar Rp44 miliar. Pada angaran perubahan APBD nanti akan ditambah menjadi Rp70 miliar,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Hajran Huda mengatakan jumlah masyarakat mengakses layanan kesehatan terus meningkat setelah penerapan UHC diberlakukan.
“Berdasarkan data Dinas Kesehatan peningkatan kunjungan pasien mencapai 20 sampai 30 persen ditingkat Puskesmas,” katanya.
Menurutnya peningkatan jumlah kunjungan terjadi di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit, bahkan di kesempatan tempat tidur rumah sakit sering kosong terutama di kelas tiga.
Saat ini RSUD dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sedang berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan layanan termasuk penambahan jumlah tempat tidur pasien dan metode layanan di dengan membuat pos tepadu untuk informasi UHC.
Ia memprediksi tingkat kunjungan pasien akan terus terjadi kedepan karena di awal ini saja sudah banyak masyarakat yang sebelumnya tidak bisa berobat sekarang sudah menggunakan program itu untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.
Ia berharap masyarakat Pasaman Barat tetap patuhi aturan dan regulasi tentang UHC karena ada beberapa prosedur yang harus dilawati bagi masyarakat yang belum tergabung sebagai peserta BPJS. (rdr/ant)
