SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya rumah data kependudukan sebagai dasar pelaksanaan berbagai kegiatan di daerah.
“Hari ini kita mengadakan penguatan kapasitas pengelola rumah data kependudukan dengan memberikan orientasi bagi kader rumah dataku di Pasaman Barat,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati di Simpang Empat, Senin.
Menurutnya sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 mengenai optimalisasi penyelenggaraan kampung berkualitas untuk memasok kebutuhan data dalam upaya perencanaan pembangunan dan berbagai intervensi kegiatan.
“Artinya penyiapan data yang valid sangat diperlukan sebagai dasar untuk melakukan intervensi kegiatan yang akan dilakukan,” ujarnya.
Ia mengatakan rumah data kependudukan yang disebut dengan rumah dataku sebagai kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro yang sangat penting keberadaannya.
Untuk Sumbar, katanya pihaknya menargetkan pembentukan rumah dataku sebagai prioritas nasional sebanyak 135 dan di Pasaman Barat sebanyak 9 rumah dataku.
Untuk itu diharapkan semua pihak terkait dapat meningkatkan kualitas yang sebelumnya lengkap menjadi lebih lengkap atau paripurna. Baik itu mengenai orientasi kader, penyajian data dan pemanfaatan data.
“Rumah dataku itu nantinya akan menjadi pusat data kependudukan dan informasi keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga,” katanya.
Ia mencontohkan masalah stunting di Pasaman Barat. Jika data valid maka optimalisasi kegiatan dapat dilakukan misalnya persoalan ketersediaan jamban.
Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat Anna Rahmadia mengatakan pihaknya akan menyiapkan rumah data kependudukan sesuai arahan pihak provinsi.
“Tahun sebelumnya sudah kita buat 10 rumah data kependudukan dan akan disempurnkan. Untuk tahun ini kita akan menyiapkan 9 lagi sehingga akan ada disetiap nagari atau desa,” ujarnya.
Menurutnya rumah data kependudukan itu sebagai upaya tersedia data publik dalam bidang kependudukan di kampung KB yang valid, terpercaya yang menjadi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan program.
Tersediannya data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektor dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna.
Selain itu, fasilitasi pendataan RDK bertujuan juga untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat di kampung KB.
“Serta dapat membangun kelompok kerja dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya. (rdr/ant)
