SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengharapkan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara Negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) membahas persoalan ketersediaan dan ketahanan pangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Rabu, mengatakan ketersediaan dan keterjangkauan pangan harus menjadi perhatian serius upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Di KTT ASEAN, isu pangan dan pertanian dapat menjadi pembicaraan serius oleh masing-masing perwakilan negara supaya ada pembanding untuk peningkatan sektor pertanian dalam negeri ke depan,” katanya.
Menurutnya melalui pertemuan negara ASEAN itu maka diharapkan nanti akan ada kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri dan di ASEAN
“Ini tugas berat dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Namun dengan membulatkan komitmen bersama maka upaya menjaga ketahanan pangan akan dapat tercapai,” harapnya.
Pada KTT ASEAN itu tentu sangat perlu pembahasan isu strategis pangan karena menyangkut orang banyak selain membahas persoalan penting lainnya.
Di Pasaman Barat sendiri, katanya, pihaknya telah mencanangkan gerakan menanam bawang dan cabai di setiap nagari atau desa yang ada dalam upaya menekan inflasi.
“Pencanangan menanam bawang dan cabai sudah kita galakkan karena saat ini ketersediaan dipasaran sangat terbatas, mempengaruhi harga bahan pokok sehingga terjadi inflasi. Untuk itu ketersediaan bawang dan cabai perlu ditingkatkan di setiap nagari,” katanya.
Ia mencontohkan jika disetiap nagari atau desa menanam cabai dan bawang serta terpenuhi kebutuhan nagari, maka inflasi akan akan bisa ditekan.
“Jika ketersediaan bawang dan cabai yang merupakan kebutuhan pokok banyak beredar maka harga akan stabil. Untuk itu penanaman bawang dan cabai perlu ditingkatkan di setiap nagari,” ujarnya.
Sementara itu berdasarkan data pada 2022, indeks ketahanan pangan di mencapai 80,82 di atas provinsi yang hanya 79,45.
“Indeks itu dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Dengan angka 80,82 itu artinya Pasaman Barat status tahan pangan,” katanya.
Ia mengatakan dengan status tahan itu maka pihaknya terus berupaya menjaga ketersediaan pangan yang ada dengan meningkatkan produksi.
“Dalam upaya meningkatkan produksi pangan ini maka lintas sektor terkait tentu sangat berperan. Misalnya peningkatan produksi padi ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, produksi ikan ada pada Dinas Perikanan,” katanya.
Selain itu melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan telah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi.
“Bagaimana mengatasi inflasi salah satunya dengan menyediakan kebutuhan konsumsi rumah tangga agar angka inflasi dapat ditekan,” katanya.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemprov dan Pemkab terus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, baik di bidang pertanian maupun perikanan, salah satunya melalui optimalisasi dana desa.
Pihaknya juga menetapkan lahan sawah yang dilindungi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah itu.
Penetapan lahan sawah atau pengendalian alih fungsi lahan sawah itu dengan merevisi Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menurutnya luas lahan sawah sesuai dengan LP2B terbaru seluas 7.804 hektare dan luas lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang diusulkan seluas 9.390 hektare.
Pihaknya juga menargetkan produksi padi pada 2023 ini mencapai 62.301 ton dalam upaya menjaga ketersediaan pangan.
KTT Ke-42 ASEAN diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 9-11 Mei 2023. (rdr/ant)
