SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat Hamsuardi menemui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rangka konsultasi perbaikan fasilitasi sarana pertanian di daerah itu, Rabu.
“Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi tentang fasilitasi kegiatan prasarana dan sarana pertanian. Sektor pertanian di Pasaman Barat masih banyak butuh perbaikan dan dukungan pemerintah pusat,” kata Bupati Pasaman Barat Hamsuardi ketika dihubungi melalui telepon di Simpang Empat, Rabu.
Menurutnya kondisi terkini lahan usaha tani di Pasaman Barat yang sangat membutuhkan perbaikan prasarana pertanian seperti pembukaan lahan usaha tani baru di daerah sentra hortikultura.
Selain itu juga perlu penyediaan sarana pertanian seperti alat mesin pertanian untuk melaksanakan kegiatan pengolahan lahan
Selain itu dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pasaman Barat yang akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti petani, bank dan pihak lainnya.
“Kita juga berharap ada perbaikan jaringan irigasi tersier yang rusak akibat gempa pada Februari 2022 lalu serta kerusakan lainnya,” harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Doddy San Ismail mengatakan pihaknya juga melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 6 kelompok tani.
Satu kelompok tani yang berada di Kecamatan Ranah Batahan, dua kelompok tani di Kecamatan Kinali dan tiga kelompok tani di Kecamatan Talamau.
Kemudian kegiatan pembangunan jalan usaha tani sektor tanaman pangan pada Kecamatan Kinali sebanyak empat kelompok tani, Kecamatan Luhak Nan Duo satu kelompok tani, dan Kecamatan Talamau satu kelompok tani.
Selain itu untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani sektor hortikultura sebanyak lima kelompok tani, yang berada pada Kecamatan Talamau tiga kelompok tani, Kecamatan Pasaman satu kelompok tani, dan Kecamatan Luhak Nan Duo satu kelompok tani.
“Masih banyak butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan berbagai sarana prasarana pertanian,” ujarnya. (rdr/ant)