SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengingatkan masyarakat jangan tergoda dengan politik uang atau yang dikenal dengan serangan fajar menjelang Pemilu 2024.
“Tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak tertentu akan melakukan politik uang ke masyarakat untuk memperoleh suara,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Pasaman Barat Aditia Pratama di Simpang Empat, Minggu.
Ia mengatakan rayuan dengan iming-iming sejumlah uang akan terjadi yang bisa merusak jalannya demokrasi.
Selain waspada politik uang, Bawaslu Pasaman Barat juga mengajak masyarakat untuk mengawal Pemilu 2024 dengan antisipasi kampanye hitam dan bentuk pelanggaran lainnya terjadi.
“Kita melihat pemilihan umum yang sudah-sudah. Politik uang dan kampanye hitam ini bisa terjadi. Sangat diperlukan peran serta tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, bundo kandung dan media untuk mengatasinya,” sebutnya.
Pihaknya juga melakukan sosialisasi itu melalui youtube, facebook, twitter, website, buletin, bahkan radio-radio dan media massa lainnya.
Media itu merupakan alat maupun produk bagi Bawaslu untuk membangun budaya hukum itu kepada masyarakat.
Ia mengatakan sosialisasi hukum pemilu tentang pidana menjadi program strategis sebagai upaya pencegahan agar masyarakat pemilih memahami bagaimana implikasi jika praktek politik uang terjadi di masa tahapan pemilu 2024.
“Apakah implikasi secara hukum maupun kualitas dan integritas pemimpin bangsa yang akan terpilih,” ujarnya.
Menurutnya sosialisasi tersebut bisa dilaksanakan secara formal maupun non formal.
Non formal, katanya, adalah bisa dalam bentuk perilaku kehidupan masyarakat Pasaman Barat.
Misalnya masyarakat Pasaman Barat yang tinggi semangat religiusnya maka Bawaslu bisa tampil di setiap acara wirid yasin, majlis taklim, dan malahan menjadi khatib sholat Jumat untuk menyampaikan bagaimana bahaya politik uang dalam pemilu.
Pihaknya juga menghadiri pertemuan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok lainnya.
“Jadi Bawaslu turun langsung kelapangan bertemu dengan masyarakat.Tidak hanya dalam bentuk sosialisasi formal yang pesertanya hanya perwakilan masyarakat saja,” sebutnya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai politik uang selama tahapan sampai pelaksanaan Pemilu 2024.
“Praktik itu tentu ada implikasi pidananya dan jangan mudah dibeli suaranya,” ajaknya. (rdr/ant)
