SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat mengusulkan penambahan personel pengamanan Pemilu 2024 ke Kepolisian Daerah (Polda) dalam rangka mewujudkan keamanan yang lebih maksimal dalam mengawal pesta demokrasi itu.
“Penambahan personel telah kita ajukan. Mudah-mudahan bisa dikabulkan,” kata Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki di Simpang Empat, Sabtu.
Menurutnya penambahan personil itu diajukan karena mengingat wilayah Pasaman Barat cukup luas. Ada sekitar 11 kecamatan dan 90 nagari (desa) saat ini
Kemudian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 296.294 jiwa dengan laki-laki 147.599 jiwa dan perempuan 148.655 jiwa.
” jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga bertambah dari 1.034 pada 2020 naik menjadi 1.296 TPS pada Pemilu 2024,” katanya.
Sedangkan jumlah personel Polres Pasaman Barat saat ini hanya 444 orang. Dari jumlah itu hanya 2/3 kekuatan atau 200 personel yang bisa diturunkan untuk pengamanan pemilu.
“Minimal kita butuh penambahan personel sekitar 300 orang lagi untuk pengamanan Pemilu 2024,” sebutnya.
Ia mengatakan pihaknya saat ini terus memetakan daerah rawan saat pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memastikan pesta demokrasi itu berjalan aman dan kondusif.
Ia menyebutkan dari pemetaan awal saat ini ada tiga kecamatan potensi rawan pemilu yakni di Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Lembah Melintang.
“Tiga daerah itu menjadi fokus kita melakukan mapping dan melakukan antisipasi jangan sampai kejadian 2014 dan 2019 /2020 kembali terulang. Mulai dari ricuh di Tempat Pemungutan Suara, pemilihan ulang sampai upaya melarikan kotak suara,” katanya.
Bagi lokasi di tiga kecamatan itu akan disiapkan betul-betul personel guna menjaga dan mengawal agar tidak berkembang potensi-potensi yang tidak diharapkan.
Selain itu juga daerah lain di luar tiga kecamatan itu tetap menjadi perhatian untuk pengamanan pemilu.
Ia mengatakan Polri dalam menyukseskan Pemilu 2024 tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat.
“Dari situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, namun bekerja sama degan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada penyelenggara pemilu dan tokoh-tokoh yang ada sehingga kita bisa mengelola agar bisa betul-betul aman,” ujarnya. (rdr/ant)
