PAYAKUMBUH, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh jadi daerah tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam hal indeks integritas yang Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan secara eletronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.
Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Jasman di Payakumbuh, Jumat malam mengatakan Indeks Integritas Kota Payakumbuh tahun 2023 berada di angka 78,30 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya (75,05).
“Hal ini menunjukkan indikator peningkatan pelayanan publik di Payakumbuh semakin baik sesuai dengan komitmen dalam menghadirkan pelayanan maksimal kepada masyarakat kota,” kata Jasman.
Ia mengatakan bersyukur atas raihan capaian yang diperoleh Pemkot Payakumbuh. Terlebih SPI merupakan survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD).
“Semakin tinggi indeks integritas maka semakin bagus sistem pencegahan korupsi dan juga pelayanan yang dirasakan masyarakat,” kata dia.
Meski begitu dia meminta kepada semua jajarannya untuk tidak cepat berpuas dan berbangga hati, dengan terus bekerja keras meningkatkan kinerja kedepannya.
“Alhamdulillah, Saya meminta kepada jajaran untuk tidak cepat puas. Dan agar terus bekerja keras meningkatkan kinerja. Hasil ini merupakan beban moral kita semua untuk lebih menjaga integritas,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil survei tersebut menjadi pokok penting untuk kemudian dapat dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing OPD di jajaran Pemko Payakumbuh.
“Pemkot Payakumbuh sangat memperhatikan sekali dalam hal sistem anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang memang selalu ditekankan KPK. Karena semua program yang dijalankan harus sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku” ujarnya.
Sementara Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan KPK dan lembaga survey tersebut bersumber dari persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan instansi, yaitu pengguna layanan, pegawai dan eksper dari KLPD.
“Penilaian melingkupi budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan anggaran di setiap instansi tersebut,” katanya.
Hasil survei terbentuk dari angka skala satu hingga 100, dimana semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan semakin baik dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi.
“Indeks integritas Pemerintah Kota Payakumbuh telah mencapai skor sebesar 78,30 di tahun 2023 dari rentang skala interval 0 sampai 100,” ungkapnya. (rdr/ant)
