PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengupayakan agar lahan pertanian terdampak banjir masuk pembiayaan tanggap darurat BPBD, sehingga petani dapat penggantian.
Menurut bupati petani, khususnya tanaman pangan layak mendapat penggantian akibat bencana alam, karena usaha pertanian yang mereka lakukan berkaitan dengan kebutuhan orang banyak.
“Bayangkan kalau mereka beralih profesi. Bagaimana dengan pangan? Jadi, sangat wajar jika mereka dapat penggantian,” ungkap bupati di Painan, Rabu 13 Maret.
Tingginya curah hujan pada Kamis, 7 Maret memicu banjir di sebagian besar wilayah Pesisir Selatan. Dari 15 kecamatan, hanya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Lunang yang tidak terdampak.
Banjir turut merendam 6.982 hektare lahan pertanian masyarakat yang terdiri dari 5.900 Hektare sawah dan seluas 892 Hektare lahan palawija. 5.016 ekor ternak hanyut, 444 ekor ternak besar dan sisanya ternak kecil.
Kemudian merusak 10 pengaman tebing sungai. Sebanyak 37 daerah irigasi. Dari jumlah itu 26 daerah irigasi mengalami rusak ringan dan 11 sisanya terpantau dengan kondisi rusak berat.
Bupati melanjutkan selama ini petani adalah tulang punggung perekonomian daerah. Dari sisi lapangan usaha sektor pertanian menjadi penyumbang utama terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Demikian juga dari sisi konsumsi, mengingat sebagian besar mata pencaharian rumah tangga di Pesisir Selatan adalah petani dan pelaku usaha produk pertanian, sehingga layak mendapat perhatian serius.
“Saat rapat koordinasi saya tekankan pada BPBD untuk memasukan lahan pertanian dalam tanggap darurat,” ujar bupati.
Secara terpisah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Madrianto mengungkapkan dari total lahan pertanian tanaman pangan yang terdampak, 25 persen diantaranya adalah memasuki masa panen.
Kondisi itu tidak hanya berdampak negatif pada pendapatan petani, tapi juga terhadap produksi gabah. Apalagi periode Maret-Mei ini Pesisir Selatan diprediksi bakal memasuki panen raya.
“Ini tentu menjadi perhatian serius kami. Begitu juga dengan peternak,” tuturnya.
Selain melalui mekanisme tanggap darurat, pemerintah kabupaten menjadikan petani yang terdampak banjir masuk skala prioritas penerima bantuan benih dan pupuk.
Pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengganti lahan pertanian yang rusak melalui anggaran Kementerian Pertanian, karena banjir kali ini telah ditetapkan sebagai bencana provinsi.
Sean selama ini belum ada penggantian langsung dari kementerian terkait lahan yang terdampak bencana. Di lain sisi kementerian selalu meminta petani meningkatkan indeks pertanaman untuk mengejar swasembada.
Apalagi bicara soal pengentasan kemiskinan adalah bicara tentang kesejahteraan petani, mengingat sebagian besar keluarga miskin di Indonesia, termasuk di Pesisir Selatan adalah rumah tangga petani.
“Jadi, mustahil kemiskinan bakal turun jika kita tidak memerhatikan keluarga petani dan rumah tangga usaha pertanian,” terangnya.
Sementara Kepala BPBD Pesisir Selatan Doni Gusrizal mengaku pihaknya terus berupaya agar lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu mendapatkan penggantian.
Bahkan menurutnya telah mengusulkan pada pemerintah pusat untuk masuk dalam biaya tanggap darurat, sehingga lahan pertanian yang rusak tidak menjadi beban bagi petani sendiri.
“Sedang kita usulkan. Mudah-mudahan ini disetujui,” kata Doni.
Tak hanya lahan pertanian, banjir turut memicu korban jiwa. Sedikitnya 24 orang dilaporkan meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian.
Banjir turut merusak sedikitnya 5.702 rumah. Sebanyak 4.100 unit diantaranya rusak ringan, 1.161 unit rusak sedang dan 537 unit lainnya terkonfirmasi mengalami rusak berat.
Hingga kini tercatat 9 ruas jalan rusak dan 20 unit jembatan yang mengalami rusak, terdiri dari 11 unit jembatan gantung, 7 unit jembatan beton dan 2 unit lainnya merupakan jembatan rangka.
“Tak hanya itu, banjir turut merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial diantaranya 732 masjid dan mushola, 78 unit sekolah dan 72 unit fasilitas kesehatan,” ujari Doni merinci. (rdr/ant)
