JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengkritik rencana penerapan sistem transaksi tol multi lana free flow (MLFF) atau sistem transaksi tol tanpa setop. Andre menyebut sistem ini memberikan tekanan pada BUMN dan menyebutnya sebagai ‘odong-odong’.
Hal itu disampaikan Andre saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
“Pak Menteri kita tahu bahwa ada beban di Hutama Karya, Waskita dan juga Jasa Marga soal tekanan soal gardu tol MLFF ini Pak Tiko. Dan saya ingin…kita sudah dengar ada pernyataan dari BPK dan BPKP bahwa MLFF ‘odong-odong’ ini tidak layak dilaksanakan, karena memang tidak dibutuhkan,” katanya di ruang rapat Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).
Politisi Gerindra ini mengaku telah menanyakan langsung hal tersebut kepada BUMN pengelola tol. Dia mengatakan, para BUMN tersebut sebenarnya memiliki sistem transaksi tanpa tempel atau tap.
“Saya sudah langsung bertanya kepada BUMN-BUMN seperti Hutama Karya dan Jasa Marga yang menjadi ujung tombak, pengelola tol dan pemilik tol di Indonesia, bahwa mereka sebenarnya bisa tidak lagi pakai tap,” terangnya.
Terangnya, sistem tap itu bisa diganti dengan RFID yang dikembangkan oleh Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM). Kemudian, bisa juga diganti dengan OBU.
“Jadi pintu tol itu tanpa tap, bisa dua hal, yang pertama Jasa Marga sudah punya RFID yang diproduksi JMTM. Yang kedua juga bisa saja Jasa Marga, Hutama Karya dan asosiasi tol Indonesia bekerja sama dengan Himbara untuk pasang OBU supaya MLFF ini tidak ditekan terus BUMN-BUMN kita,” ungkapnya.
Diketahui MLFF akan segera diterapkan di sejumlah ruas jalan tol di Indonesia. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Frequently Asked Questions (FAQ) tentang MLFF di laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada tujuh ruas tol yang masuk dalam pertimbangan masa transisi dari pembayaran non-tunai dengan tap kartu uang elektronik ke MLFF.
Penerapan MLFF sendiri sudah ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) karena salah satu tujuan utamanya untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol, bukan untuk kepentingan BUJT atau Pemerintah.
Kemudian menjadikan proyek ini memiliki peran penting dan berdampak positif serta akan melibatkan sinergi dari banyak sektor baik dari institusi maupun sektor industri. Hal ini sekaligus menunjukan keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan implementasi MLFF di jalan tol agar dapat terlaksana. (rdr)