PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat telah mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,7 miliar untuk mensukseskan program pendidikan gratis pada semester pertama tahun ajaran (TA) 2021-2022.
Bupati setempat Rusma Yul Anwar di Painan, Kamis, menyampaikan dana ini digunakan untuk mensubsidi program pendidikan dasar 12 tahun yang merupakan tanggung jawab negara, sesuai tujuan kemerdekaan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Besaran dana bagi setiap sekolah berbeda, tergantung jumlah murid. Tahun ini baru untuk jenjang SD-SMP, karena SMA/SMK sudah menjadi kewenangan provinsi. Maka ke depan akan dicari solusinya agar bisa dana hibah ke provinsi yang tidak menyalahi aturan. Program pendidikan gratis di Pesisir Selatan dimulai pada tahun ajaran baru 2021-2022, resmi diluncurkan Bupati Rusma Yul Anwar dan Wakil Bupati Rudi Hariyansyah usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 5 Mei 2021 di Painan.
Kebijakan ini merupakan wujud komitmen bupati dan wakil bupati dalam membangun kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026. Masyarakat tidak lagi sekedar subjek, tapi sekaligus sebagai objek. Bupati melanjutkan, tanpa sumber daya manusia berkualitas, mustahil daerah bisa lepas dari persoalan klasiknya yang hingga kini masih terus mendera, yakni tingkat kemiskinan dan tingginya angka pengangguran.
Pada program pendidikan gratis di Pesisir Selatan, tidak ada lagi istilah uang komite. Termasuk biaya lomba-lomba yang selama ini dimintakan ke siswa, K2OSN diminta kepada siswa. Bukan hanya pendidikan formal, pemerintah kabupaten dalam menunaikan visi-misi peningkatan sumber daya manusia juga akan menyubsidi pendidikan non-formal untuk monitoring dan evaluasi.
Daerah mengalokasikan anggaran Rp1,5 juta untuk masing-masing lembaga yang ikut melaksanakan kegiatan pendidikan non-formal. Pembiayaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). “Muaranya adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan bagian pembentuknya, selain kesehatan dan pengeluaran per kapita,” terang bupati.
Berdasarkan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Selatan 69,90 atau 12 terendah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar. Pendidikan gratis adalah manifestasi dari misi ke-5 yang tertuang dalam visi-misi bupati-wakil bupati periode 2021-2024. Hal itu salah satu upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa yang berakhlak dan beriman.
Bupati menjelaskan, tagline pendidikan gratis di Pesisir Selatan adalah Pendidikan Tangguh, Cerdas dan Berakhlak (Tacelak). Dalam Kamus Minang-Indonesia, Tacelak berarti terlihat jelas atau memiliki daya tarik. Adapun makna Tangguh bermakna sukar dikalahkan, andal dan berdaya saing. Tak hanya secara regional, tapi juga nasional dan internasional. Sedangkan Cerdas berarti sempurna perkembangan akal budinya untuk berfikir.
Tajam pemikirannya untuk berfikir dan memilik nilai-nilai kreatifitas yang tinggi. Sedangkan berakhlak bermakna memiliki budi pekerti yang luhur dan dengan dasar keimanan. “Ini harus jadi cita-cita dan semangat kita bersama,” sebut bupati. Tanpa SDM berkualitas, mustahil bagi Pesisir Selatan untuk bisa melepaskan dari persoalan klasiknya yang hingga kini terus mendera seperti tingginya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Pada 2022, pemerintah kabupaten dalam RAPBD mengalokasikan subsidi pendidikan Rp54 miliar. Sedangkan untuk 2021 hanya satu semester, karena dimulai Juli atau pertengahan tahun anggaran. “Kami tidak ingin lagi mendengar adanya anak-anak kita yang putus sekolah, karena tidak ada biaya. Kami tegaskan juga pada sekolah yang jadi kewenangan kabupaten, jangan coba-coba lakukan pungli,” tegas bupati.
Pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menargetkan IPM 71,68, dengan skor usia harapan hidup 71,92 sebagai indikator pembentuk. Rata-rata lama sekolah 8,43, harapan lama sekolah 13,47. Pengeluaran per kapita Rp10.282.000 setahun. “Di 2020 IPM turun karena pengeluaran per kapita, dari kisaran Rp10 juta di 2019, menjadi Rp9.212.000,” tutup bupati. (ant)
