PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sangat menyesalkan minimnya kepedulian pemerintah daerah setempat pada sektor pertanian.
Ketua HKTI Pesisir Selatan Eri Nofriadi menyampaikan minimnya keberpihakan itu terkonfirmasi dari anggaran yang belum berpihak pada sektor pertanian. Padahal ia merupakan tulang punggung perekonomian daerah. “Dari situ orang dapat menilai berpihak atau tidaknya pada peningkatan kesejahteraan petani,” ungkapnya di Painan.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Pesisir Selatan alokasi anggaran sektor pertanian dalam APBD hanya Rp45 miliar atau hanya sekitar 3 persen dari total APBD tahun ini yang sebesar Rp1,6 triliun. Sesuai ketentuan porsi anggaran pertanian dalam APBD minimal 10 persen, mengingat ia salah satu urusan wajib. Apalagi di Pesisir Selatan tercatat penyumbang paling besar pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.
Sektor pertanian hingga kini tidak hanya tercatat sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi, tapi sekaligus penyerap tenaga kerja paling banyak, yakni lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja. Ia melanjutkan besaran yang dialokasikan itu tidak sesuai dengan potensi pertanian di Pesisir Selatan. “Jadi, mustahil anggaran mampu mendongkrak sektor pertanian, apalagi untuk kesejahteraan petani,” tuturnya.
Selain penyumbang terbesar pertumbuhan, menurutnya sektor pertanian berkaitan erat program pengentasan kemiskinan. Betapa tidak, sebagian besar masyarakat miskin adalah keluarga petani. Mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak perekonomian, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, sehingga butuh stimulan dan perlindungan dari pemerintah.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madrianto mengungkapkan anggaran tahun ini guna meningkatkan kinerja pertanian seiring target pemerintah kabupaten membangun ekonomi daerah melalui potensi lokal. Upaya itu dilakukan melalui program bantuan bibit tanaman pangan, utamanya warga yang lahan pertaniannya terdampak banjir dan longsor.
Selain itu juga memberikan bantuan bibit tanaman buah dan bantuan peternakan bagi kelompok ternak. “Ini tentu merupakan stimulan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga petani di Pesisir Selatan,” terang dia. Ia menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan pemerintah kabupaten juga meningkatkan fasilitas pendukung.
Kemudian mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan irigasi dengan kondisi baik. Penyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan peternak. “Dengan demikian mereka bisa melakukan usaha mereka sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP). Artinya sudah lebih modern,” tuturnya.
Lebih dari itu menurutnya pengembangan sektor pertanian dan peternakan tidak hanya fokus pada sisi hulu semata. Akan tetapi juga penyiapan kegiatan hilirnya, sehingga produk yang dihasilkan bisa memiliki nilai lebih. Pemberian nilai tambah itu diyakini akan lebih mengangkat kesejahteraan petani dan masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya. Sebab selama ini sebagian besar dari produk yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Nah, nanti pada tahap awal minimal setengah jadi. Kami sebenarnya memang fokus ke arah hilirisasi, tentu juga tanpa mengabaikan sisi hulu sebagai pemasok bahan baku,” kata dia. (ant)
