PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar berharap dokter RSUD M. Zen tidak mematok tarif mahal kepada pasien kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Tarif yang dikenakan pada mereka harusnya tidak sama besarnya dengan pasien umum lainnya yang berasal dari kalangan mampu. Akibatnya, dana pasien bermasalah yang dialokasikan melalui APBD tidak bertahan lama.
“Masih ada yang nakal. Harusnya ada nilai kemanusiaan dan sosial juga di situ. Karena itu dana talangan pasien bermasalah kami hapus dan dialihkan ke iuran BPJS,” kata bupati pada acara Musrenbang Kecamatan Airpura, Rabu.
Musrenbang dihadiri Kepala Dinas Pertanian Madrianto, Anggota DPRD Sumatera Barat Bakri Bakar dan Yusuf Abit. Anggota DPRD Pesisir Selatan Ronaldi dan Rahmadi, Camat Airpura dan Forum Pimpinan Kecamatan.
Bupati melanjutkan pemerintah kabupaten pada 2021-2022 pernah mengalokasikan masing-masing Rp5 miliar untuk membantu pasien kurang mampu yang terkendala biaya di RSUD M. Zen.
Alokasi dana tersebut bagian dari program kesehatan gratis, namun kertersediaannya tidak sesuai target, akibat tarif dokter sama dengan pasien umum yang berasal dari kalangan menengah ke atas.
Karenanya pemerintah kabupaten tidak lagi mengalokasikannya dan mengalihkan pada pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa dipakai di mana saja.
Bahkan mengalokasikan lebih kurang Rp60 miliar pada APBD untuk membayar iuran jaminan kesehatan 67.500 orang masyarakat kurang mampu atau bertambah 37.500 orang dari tahun lalu yang hanya 30 ribu orang.
Dengan demikian pada tahun ini lebih dari 90 persen masyarakat Pesisir Selatan sudah memiliki layanan jaminan kesehatan. Angka itu mengalami lonjakan signifikan dibanding periode 2022 yang hanya sekitar 64 persen.
Pemberian jaminan kesehatan itu adalah terobosan baru dan ditargetkan pada tahun berikutnya mencapai 100 persen. Dengan begitu tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan.
“Ini merupakan komitmen kami sesuai arus utama pembangunan, yakni mewujudkan sumber daya manusia Pesisir Selatan yang berdaya saing global,” kata bupati.
Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang sejahtera, salah satunya melalui sektor kesehatan.
Apalagi kesehatan merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa derajat kesehatan memadai mustahil seseorang dapat mewujudkan kesejahteraannya.
Karena itu mesti ada kepastian bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan agar mereka kelak dapat merubah kehidupannya menjadi sejahtera secara ekonomi.
Pemenuhan layanan kesehatan itu ditandai dengan semakin semakin kecilnya angka kematian bayi dan kematian ibu. Turunnya angka kesakitan, prevalensi stunting dan angka harapan hidup.
“Allhamdullah, berdasarkan data BPS angka harapan hidup di Pesisir Selatan dua tahun terakhir terus tumbuh, sejalan dengan IPM. Pada 2022 indeksnya 71,25 atau naik dari 70,96 periode 2021,” jelas bupati. (rdr/ant)
