PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan 98 persen masyarakat daerah itu akan terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada 2024.
Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar di Painan, Minggu malam mengatakan target tersebut sejalan dengan visi-misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yakni fokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat sejahtera melalui optimalisasi potensi unggulan daerah.
“Salah satu upaya menuju sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah melalui sektor kesehatan,” katanya ketika memimpin kegiatan Safari Ramadan di Nagari Gurun Panjang Kabuh Kecamatan Koto XI Tarusan.
Bupati melanjutkan pemerintah kabupaten mengalokasikan Rp38 miliar dalam APBD 2023 untuk membayar iuran BPJS 65 ribu jiwa masyarakat kurang mampu. Jumlah itu naik 37 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.
Dengan demikian pada tahun ini tercatat 85 persen dari 516 ribu jiwa total penduduk telah memiliki jaminan layanan kesehatan, meningkat dari tahun lalu yang 64 persen atau sebanyak 29 ribu jiwa.
Pemerintah kini terus mendata masyarakat kurang mampu yang masih belum memiliki jaminan layanan kesehatan, sehingga target yang telah ditetapkan dalam visi-misi dapat tercapai optimal.
Dalam pendataan prioritas utama adalah kelompok ibu hamil, karena sehat mesti dimulai sejak dalam kandungan, sehingga angka bayi mati lahir atau stunting dapat ditekan sesuai target.
“Meski target hanya 98 persen, kami tetap upayakan 100 persen, karena syarat utama dapat berdaya saing adalah sehat,” ujarnya.
Ia melanjutkan selain mencapai target RPJMD, perluasan cakupan jaminan layanan bagi masyarakat adalah guna mendukung program pemerintah pusat yang bertekad mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
Generasi penerus harus mampu mengelola dan berdaulat terhadap besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini, sehingga tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri.
Sedangkan untuk pembangunan fisik gedung lima tahun ke depan fokus pada perbaikan dan penyiapan sarana penunjang peningkatan sumber daya manusia seperti fasilitas kesehatan dan sekolah.
Kemudian penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sebagai faktor pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, utamanya di wilayah sentra produksi produk unggulan daerah.
Ketersediaan infrastruktur yang memadai otomatis dapat memangkas biaya produksi, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang kuat dan ikut menambah penghasilan petani.
Arah kebijakan itu berbanding lurus dengan fundamental perekonomian daerah yang hingga kini masih sangat bergantung pada lapangan usaha primer, utamanya sektor pertanian.
“Untuk gedung dan lainnya itu biar generasi penerus nanti yang bikin, sesuai zaman dan kebutuhannya. Tanggungjawab kita adalah menyiapkan sumber daya manusianya,” katanya. (rdr/ant)
